Headline

Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan

Fokus

Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.

Ketua DPD Tegaskan Dana Desa untuk Kurangi Kemiskinan

Micom
13/4/2018 18:00
Ketua DPD Tegaskan Dana Desa untuk Kurangi Kemiskinan
(Ilustrasi)

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar seminar regional bertema 'Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk Kedaulatan Desa', di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Seminar dihadiri Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Dalam sambutannya, Oesman Sapta menjelaskan bahwa saat ini Indonesia telah menetapkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu regulasi yang diatur dalam UU itu ialah mengenai Dana Desa yang akan dikelola secara mandiri oleh pemerintah dan masyarakat desa.

"UU Desa harus diterapkan memakai rasa untuk pengentasan kemiskinan," kata Oesman melalui keterangan yang dirilis, Jumat (13/4).

Melalui UU Desa tersebut, pemerintah pusat secara bertahap telah mengalokasikan dana desa untuk 75 ribu desa di Indonesia. Pada 2017, total alokasi yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp60 triliun.

Dalam implementasinya, Dana Desa dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan, salah satunya pembangunan infrastruktur. Senator asal Kalimantan Barat itu pun menyambut baik program Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang mengusulkan pembangunan subpenyalur BBM menggunakan dana desa.

"Karena ada minyak subsidi yang sampai ke rakyat harganya mahal, maka wajib hukumnya pompa-pompa bensin penyalurannya melalui pompa-pompa desa," ujar Oesman.

Sementara itu, Menteri PDTT Eko Putro menjelaskan, penyerapan Dana Desa periode 2015-2017 cukup baik. Pada 2015, penyerapan Dana Desa yang mencapai Rp20,67 triliun mencapai 82 persen.

Sementara 2016, penyerapan anggaran Dana Desa yang mencapai Rp46,98 triliun sebesar 97,65%. Terakhir, penyerapan Dana Desa 2017 yang berjumlah Rp60 triliun sebesar 98,41%.

"Kita diminta melakukan pendampingan agar lebih baik, sehingga pada 2016 penyerapannya naik jadi 97% dan kini Presiden sedang mencanangkan padat karya tunai," terang Eko.

Setelah membuka seminar, Oesman Sapta dan Eko Putro mengunjungi Desa Bilalang 1, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Desa itu dinilai sukses mengelola dana desa dan telah melakukan padat karya tunai.

Saat blusukan, Oesman Sapta dan Menteri PDTT menaiki becak motor (bentor) menuju proyek padat karya di Desa Bilalang Satu, Kotamobagu. Bentor merupakan alat transportasi umum yang sering dipakai masyarakat Kotamobagu untuk berpergian.

Menurut Oesman Sapta, pengelolaan dana desa di Desa Bilalang sudah bagus. Namun, masih perlu adanya pengawasan terhadap proyek dana desa, agar lebih baik lagi ke depan.

"Masyarakat harus ikut membangun dan juga mengawasi pelaksanaan proyek desa, karena Indonesia bisa maju berawal dari desa," terangnya.

Sebelum meninjau lokasi padat karya, Oesman Sapta dan Eko Putro meresmikan infrastruktur yang dibangun menggunakan Dana Desa dan menandatangani berbagai prasasti. Desa Bilalang 1 dikunjungi karena menjadi salah satu desa yang sukses mengelola dana desa. (Medcom/OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya