Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KETUA Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap calon kepala daerah yang terkena kasus korupsi.
Ia menyerahkan kemungkinan revisi Undang-undang Pilkada kepada pemerintah pusat, yang memungkinkan calon kepala daerah yang terkena kasus korupsi untuk digugurkan.
"Dalam proses hukum kita tidak mungkin intervensi, kita percayakan saja pada proses hukum seperti apa (tindak lanjutnya)," ucap Wali Kota Tangerang Selatan tersebut saat ditemui di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (27/3).
Meskipun demikian, ia menilai proses bersih-bersih KPK tersebut berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. Airin pun menilai informasi terkait calon kepala daerah bermasalah akan berpengaruh terhadap dinamika politik di daerah.
"Tapi kembali saya ingatkan jika proses politik dan hukum jangan pernah dicampuradukan. Biarkan keduanya berjalan dengan regulasi dan aturan masing-masing," tandas Airin. (OL-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved