Jaksa Agung Keluhkan Anggaran ke Menkeu

DI depan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jaksa Agung HM Prasetyo mengeluhkan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia yang paling rendah di jajaran lembaga penegak hukum. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, Kejaksaan RI memperoleh anggaran Rp6,4 triliun.

“Ini bukan curhat Bu Menteri. Untuk jajaran penegak hukum, Kejaksaan RI lah yang paling kecil mendapatkan jatah anggaran,” ujar Prasetyo dalam seremoni penandatangan Nota Kesepakatan dengan Kementerian Keuangan, Rabu (14/3).

Seperti diketahui, Kepolisian Republik Indonesia mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 95 triliun. Sedangkan anggaran Kementerian Pertahanan yang mencakup kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai Rp 107,7 triliun. Adapun anggaran untuk Mahkamah Agung tercatat Rp 8,3 triliun. Prastyo berpendapat tuntutan yang dibebankan pada Kejaksaan RI tidak sebanding dengan anggaran yang diperoleh.

“Bagaimana pun dalam keterbatasan itu kita akan tetap bekerja semaksimal mungkin, demi keberlangsungan kehidupan bangsa negara,” tukas Prasetyo.

Menanggapi keluhan yang diutarakan Prasetyo, Sri mengatakan pihaknya akan meninjau kembali alokasi anggaran Kejaksaan RI. “Pak Jaksa Agung menyindir saya bahwa anggaran di Kejaksaan RI tidak meningkat, nanti saya akan perhatikan secara benar,” kata Bendahara Negara dengan tenang. Lebih lanjut, dia menekankan penyusunanan anggaran penegak hukum dalam postur APBN mempertimbangkan aspek profesionalitas dan keadilan.

“Sehingga, seluruh institusi penegak hukum yang memiliki peranan penting bagi Indonesia dan ekonomi, menjadi institusi yang memiliki kinerja yang baik. Tentunya harus ada komparasi yang adil dalam “reward”-nya dengan tetap melihat kemampuan APBN,” jelas Ani, sapaan akrabnya.(A-4)