Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
WACANA agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, dinilai bukan hal yang solutif. Pasalnya, DPRD masih dinilai sebagai lembaga yang sulit dipercaya.
"Jangan lupa DPRD itu institusi yang dalam banyak survei indeks demokrasi Indonesia, berperan dalam turunnya indeks. Itu karena fungsi dia banyak yang enggak jalan," ucap Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/3).
Apalagi, lanjut dia, banyak kasus korupsi yang juga melibatkan anggota DPRD. Oleh karena itu, ia meminta agar dilakukan kajian komprehensif ketimbang merombak sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung.
"Selama ada mahar politik, bisa dipastikan DPRD akan lebih korup," tukas dia. (OL-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved