Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
SELURUH forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di penjuru Tanah Air diingatkan untuk responsif mengawasi pelbagai kegiatan di wilayah masing-masing.
Tujuannya untuk meminimalkan timbulnya konflik sosial jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto seusai acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/3).
Konflik sosial yang berasal dari internal dapat dicegah apabila semua pihak bersedia menjaga situasi dan kondisi keamanan.
"Kalau eksternal nanti bisa diserahkan pada aparat keamanan. Tapi dari internal pasti muncul karena politik identitas yang membedakan suku, partai, pihak sana dan sini. Harusnya itu hilang karena pemilu, kan kontes kompetensi," tutur Wiranto.
Menurut dia, konflik tersebut biasanya muncul ketika terjadi kampanye hitam, seperti merendahkan martabat seseorang, ikatan kebencian, dan persoalan lainnya. Konflik pun bisa berpangkal dari penyakit lama, yakni politik uang di tengah masyarakat.
"Sehingga muncul ketidakpuasan dan konflik. Makanya tadi saya katakan, Indonesia itu luas, tidak mungkin pemerintah pusat mengawasi semua kegiatan di Indonesia," ujarnya.
Oleh karena itu, imbuh dia, sangat diperlukan adanya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab pemerintah membagi daerah. Kapolri dan Panglima TNI pun ikut mendelegasikan pengamanan itu kepada jajarannya, yakni para Kapolda dan Panglima Kodam.
"Kita minta agar para pejabat di daerah yang punya kewenangan dan tanggung jawab harus (bekerja) bersama-sama. Maka pentingnya komunikasi di Forkopimda. Itu kuncinya," kata Wiranto.
Lebih jauh, terang dia, jika Forkopimda bersatu upaya menciptakan daerah aman bakal terealisasi. Pemerintah pada prinsipnya tidak menghendaki munculnya persepsi pesta demokrasi menyebabkan situasi politik memanas dan negara tidak aman.
"Ada pemilu dan pilkada, ya biasa saja ketika konflik bisa dinetralisir. Supaya apa? Investor enggak takut, wait and see, wisatawan mau datang ke Indonesia tidak tunggu pemilu. Yang penting datang saja aman. Rakornas kita membangun sinergi itu, memetakan kerawanan daerah apa yang kita netralisir agar pemilu dan pilkada aman, damai, sukses," tandasnya. (OL-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved