Duet Jokowi-AHY Sulit Terealisasi

PENGAMAT politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, kecil kemungkinan duet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terjadi di Pilpres 2019.

Menurut Arya, Joko Widodo bakal lebih mempertimbangkan calon dari koalisi parpol-parpol pengusung untuk mendampinginya bertarung di Pilpres 2019.

"Terlebih dari koalisi juga banyak yang minat. Ada (ketua umum PPP) Romi, (ketua umum PKB) Cak Imin dan Wiranto yang juga didorong partainya. Kecuali terjadi deadlock, baru mungkin akan muncul nama jalan tengah. Bisa ambil nama rekomendasi dari koalisi atau nama baru dari penjajakkan Jokowi sendiri," ujar Arya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (25/2).

Seperti diberitakan, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengutus putranya Prananda Prabowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, untuk bertemu Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Pertemuan tersebut diisukan untuk membahas kemungkinan AHY mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Arya, meskipun elektabilitas AHY sebagai kandidat cawapres tinggi di sejumlah survei, Jokowi tidak akan langsung tergoda untuk meminangnya. Apalagi, jarak elektabilitas Jokowi dengan pesaing terdekatnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga masih cukup tinggi di berbagai survei.

"Memang belum benar-benar aman sampai di atas 60%, tapi dengan jarak yang cukup besar itu ada ruang bagi Jokowi untuk mengedepankan hak prerogatifnya. Karena biar bagaimanapun Jokowi akan memilih pendamping untuk lima tahun. Kalau tidak ada chemistry-nya bisa jadi konflik dan pecah kongsi di tengah jalan. Di sisi lain, ada sejarah konflik antara SBY-Mega dan SBY-Jokowi juga," tuturnya.

Adapun di kubu koalisi, selain Cak Imin, Romahurmuzy dan Wiranto, nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga beredar sebagai salah satu kandidat kuat pendamping Jokowi.

Terkait itu, politikus Golkar Firman Soebagyo mengatakan, hingga kini belum ada pembicaraan di tingkat DPP untuk mendorong Airlangga sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi.

"Partai Golkar sadar bahwa cawapres menjadi hak prerogatif Pak Jokowi. Namun, tentunya jika suatu saat calon presiden menghendaki (wakil) dari PG, maka PG akan menyiapkan kader terbaiknya untuk memimpin bangsa dan negara ini," cetusnya. (OL-4)