Jokowi Ajak Kesultanan dan Kerajaan Membangun

KESULTANAN dan kerajaan Nusantara memiliki jejak sejarah panjang, warisan budaya, dan kearifan lokal.

Namun, keberadaan mereka kerap terpinggirkan dan kurang dilibatkan dalam pembangunan. Padahal, kesultanan dan kerajaan memberikan sumbangsih besar bagi kemerdekaan NKRI serta merawat warisan adiluhung.

Demikian salah topik utama pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 88 raja dan sultan dari seluruh Nusantara di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Raja Paksi Sekala Brak Kepaksian Pernong Lampung, Edward Syah Pernong, meminta pemerintah melibatkan kesultanan dan kerajaan dalam pembangunan.

"Untuk jangka pendek, raja dan sultan dilibatkan dalam unit kerja presiden (UKP). Tujuannya agar kebijakan pemerintah bisa berdaya guna secara konkret dengan rakyat. Selain itu, kebijakan pemerintah juga bisa lebih berorientasi melindungi kebudayaan lokal," pinta Edward.

Dalam jangka panjang, ia mengharapkan adanya undang-undang yang memproteksi kesultanan/kerajaan.

Di tempat yang sama, Raja Kupang Ispah Leopold Nicholas Nisnoni mengatakan kekuatan kebudayaan bisa menjadi penopang pembangunan, khususnya di sektor pariwisata.

Sementara itu, Panglima Kesultanan Tidore Kapitan Muhammad Ali Alting mengatakan kerajaan dan kesultanan memiliki peran penting merekatkan persatuan dalam kebinekaan.

Dalam pertemuan itu, Presiden lebih banyak mendengarkan ketimbang berlama-lama berpidato.

Seusai mendengar segala masukan, Jokowi berjanji akan berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pemerintah berencana menyediakan alokasi anggaran khusus untuk revitalisasi keraton-keraton yang rusak.

"Mungkin dikerjakan setiap tahun entah tiga entah lima (kerajaan), nanti saya hitung dulu anggarannya," tuturnya. (Pol/X-7)