Pengganti Novanto Harus Perbaiki Citra DPR

PARTAI Golkar menjamin saat masa sidang DPR pada Selasa (9/1/2018) sudah ada Ketua DPR baru menggantikan Setya Novanto. Yang akan ditunjuk baru akan dibahas di internal partai pada awal Januari. “Soal nama Ketua DPR, Airlangga sudah mengambil kebijakan bahwa semuanya nanti akan dibahas pada awal tahun 2018. Di situ kita ingin calon dari Partai Golkar yang sudah ada, apakah Aziz (Syamsudin) atau nanti ada perubahan, tergantung pada pembahasan pada awal 2018,’’ ujar Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Menurutnya, Golkar punya banyak pilihan dari kader-kadernya yang berkualitas. Ada tiga nama yang santer disebut-sebut untuk dipilih Golkar menjadi Ketua DPR. Mereka ialah Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, dan Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsudin.

Idrus berharap pengganti Novanto merupakan kader Golkar yang diproyeksi mampu meningkatkan kinerja DPR. Itu penting karena sebentar lagi akan menghadapi Pemilu 2019. “Kesulitan Partai Golkar kadang karena saking banyaknya kader berkualitas. Kita lihat saja nanti. Apakah ada perubahan atau tidak, itu tergantung bagaimana Airlangga. Peningkatan kinerja DPR yang dipimpin Partai Golkar akan berimplikasi positif terhadap elektabilitas dan kemenangan partai di 2019,” jelas Idrus. Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan, bila Golkar hanya melihat dari aspek pengalaman, dirasa kurang cukup sebab belum tentu yang bersangkutan bebas dari korupsi.

Agus diunggulkan
“Namun, kalau Golkar memilih politikus yang sudah berpengalaman di dunia politik, agak diragukan juga kebersihannya dari tawar-menawar politik, permainan uang, proyek, dan sebagainya,” ujarnya. Dari nama yang mencuat, Hamdi menilai sosok Agus Gumiwang yang terbilang jauh dari ‘cacat’. Dia mengatakan sikap politik Agus cukup menekankan prinsip kepatutan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, Agus berani dan memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi seperti yang ditunjukkan dalam sikap tegasnya sebagai Sekretaris Fraksi Golkar yang menolak menandata-ngani masuk ke pansus KPK.

“Golkar harus memilih sosok yang terbuka juga terhadap kritik dan bersih dari perkara korupsi bila ingin kembali angkat derajat DPR. Tanpa itu, anggota parlemen lainnya akan memandang enteng Ketua DPR. Apakah masih ada anggota DPR yang memiliki karakter seperti di atas? Saya yakin ada. Masalahnya, apakah partai memberikan dukungan kepada kader yang memenuhi kriteria.’’ Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Sekjen Golkar Ace Hasan Syadzily.

Menurutnya, Golkar mempertimbangkan Ketua DPR yang tidak hanya memulihkan citra Partai Golkar, tetapi juga memulihkan citra DPR seagai lembaga negara terhormat. “Yang harus diutamakan orang yang memang punya kemampuan dan juga integritas rekam jejak yang jelas terhadap pemberantasan korupsi.’’ Wakil Ketua DPR Fahri Ham-zah tidak mempermasalahkan siapa yang akan ditunjuk Partai Golkar. (P-2)