Dukungan untuk Mantra-Kerta Dideklarasikan di Bali

LIMA partai politik, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PKS, dan Demokrat mendeklarasikan sebuah koalisi yang diberi nama Koalisi Rakyat Bali (KRB). Deklarasi digelar di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Sabtu (30/12). Kurang lebih 1.000 orang hadir dalam deklarasi KRB tersebut. Mereka terdiri atas para pengurus partai dari provinsi hingga kecamatan, para organisasi sayap partai, simpatisan, dan tokoh masyarakat Bali lainnya. Deklarasi ditandai dengan pembacaan dan penan-datangan­an bersama kesepa-katan koalisi yang ditandatangani oleh setiap ketua partai.

Salah satu kesepakatan tersebut ialah mengusung Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudiker­ta sebagai calon wakil gubernur. Keduanya tergabung dalam paket yang diberi nama Mantra-Kerta. Sayangnya, dalam deklarasi itu tanpa dihadiri oleh kedua kandidat, yakni Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra dan I Ketut Sudikerta karena keduanya masih menjalankan tugas sebagai kepala daerah yang sudah terjadwal sejak lama. Dalam deklarasi itu, setiap ketua partai koalisi atau yang mewakili diberi kesempatan untuk memberikan sambutan di hadapan ribuan peserta yang hadir.

Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta mengatakan mengusung paket Mantra- Kerta itu bukan tanpa alasan. Sesuai hasil survei, popularitas Rai Mantra 79% dan popularitas Sudikerta 83%. Pemilihan Sabtu (30/12) juga beralasan. “Hari ini tanggal 30 Desember ialah selebrasi kelahiran Rai Mantra. Dia putra Karangasem. Makanya, ini sesungguhnya hari lahirnya pemimpin Bali yang baru.’’ Pengurus Partai Golkar Njoman Sugawa Korry menam-bahkan kenapa harus Mantra-Kerta? Karena keyakinan bahwa keduanya yang pantas memimpin Bali ke depan. ‘’Kita harus yakin karena sudah diajarkan oleh para pemimpin untuk meyakini sebuah kebe-naran. Kita yakin karena Mantra-Kerta akan memenangi pertarungan ini.’’ Ketua KRB Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra mengatakan kekuatan perjuangan KRB ialah membangun kekuat­an bersama-sama di bidang legislatif untuk mengawal ke-kuatan yang ada. (OL/P-2)