MUI: Tidak Perlu Demo Menolak Perppu Ormas Besok, Serahkan ke MK

KETUA Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengimbau Presidium 212 mengurungkan niatannya berdemonstrasi. Presidium 212 diminta agar menyerahkan keabsahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan uji materi.

"Kalau kami dari MUI sih tidak perlu ada demo. Kita serahkan saja dalam proses yang wajar saja sesuai dengan UU. Kan ada aturan, tidak perlu ada demo," kata Ma'ruf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/7).

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu pun berharap umat Islam tak ikut dalam aksi demonstrasi itu. Sebab, pemerintah berhak menerbitkan Perppu.

Perppu itu, kata dia, juga akan terlebih dahulu dibahas oleh DPR. Hal itu, lanjut dia, bukti pemerintah tak sembarangan menerbitkan Perppu.

Menurut dia, MUI pun mendukung ormas anti-Pancasila dibubarkan. Adapun mekanisme pembubarannya, MUI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

"Kalau MUI bahwa masalah anti-Pancasila memang harus dibubarkan. Namun mekanisme pembubaran, itu kita serahkan kepada pemerintah. Kalau pemerintah menganggap UU cukup, tapi kalau pemerintah menganggap itu tidak cukup sehingga mengalami kesulitan ya kita percayakan kepada pemerintah untuk mencari cara melalui Perppu," kata dia.

Presidium Alumni 212 akan menggelar demonstrasi menolak Perppu Ormas pada Jumat (28/7) besok. Aksi 287 bakal dilakukan setelah salat Jumat di Masjid Istiqlal. Peserta akan bergerak ke Patung Kuda, sementara perwakilan demonstran bersama Yusril Ihza Mahendra bakal ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan judicial review Perppu Ormas. (MTVN/OL-2)