Ogah Dipimpin Fahri, Anggota Fraksi PKS Walk Out

SEJUMLAH anggota fraksi PKS memutuskan untuk walk out atau meninggalkan ruang sidang paripurna DPR RI yang tengah berlangsung. Aksi tersebut dilakukan lantaran mereka tidak terima bila sidang paripurna tersebut dipimpin Fahri Hamzah.

Adapun agenda sidang paripurna tersebut yakni pelantikan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan pandangan fraksi terhadap keterangan pemerintah menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan RAPBN 2018. Semula sidang tersebut berjalan lancar.

Sidang paripurna tersebut diawali dengan pelantikan anggota PAW yang menggantikan Presiden PKS Sohibul Iman, Toriq Hidaya,t dan Ivan Doly Gultom yang menggantikan Dubes Selandia Baru dari Fraksi Golkar Tantowi Yahya.

Aksi protes yang dilakukan oleh Anggota Fraksi PKS Sigit Sosiantomo baru dilontarkan ketika agenda berganti untuk mendengarkan pandangan fraksi terhadap keterangan Pemerintah Menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan RAPBN 2018. Usai dua fraksi menyampaikan pandangan, Sigit menginterupsi sidang.

Dia mengaku keberatan jika sidang dipimpin oleh Fahri lantaran yang bersangkutan sudah dipecat sebagai anggota PKS. Menurut Sigit, Fahri dinilai tidak lagi memiliki hak untuk menduduki posisinya sebagai pimpinan DPR.

"Saya sebagai pribadi mungkin tidak bisa terus melihat ada ambiguitas di pimpinan, saya secara pribadi akan memutuskan bahwa saya akan selalu tidak hadir apabila dipimpin Fahri Hamzah, karena Fahri sudah tidak legitimate karena sudah tidak lagi mewakili PKS," tutur Sigit.

Menanggapi interupsi tersebut, Fahri meminta agar sidang tetap dilanjutkan. Tidak terima, Sigit pun kembali menegaskan bahwa ia akan walk out bila pimpinan sidang tidak diganti dengan yang lain. Aksi walk out tersebut kemudian diikuti oleh sejumlah anggota Fraksi PKS lainnya, seperti Surahman Hidayat, Sukamta, Sutriyono, dan anggota PAW PKS yang baru dilantik Torik Hidayat.

Fahri sendiri merasa heran dengan aksi walk out yang dilakukan oleh sejumlah anggota fraksi PKS. Padahal, kata dia, proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) menyatakan bahwa dirinya adalah kader PKS dan pimpinan DPR yang mewakili fraksi partai tersebut. "PN mengatakan saya harus diterima sebagai pimpinan DPR, Anggota DPR dan kader PKS, harusnya diterima dulu, ngga usah tegang kaya begitu (di sidang paripurna)," ucapnya. (E-2)