IPI Minta HTI Tunduk pada Pemerintah Indonesia

IKATAN Pesantren Indonesia (IPI) meminta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tunduk kepada Pemerintah Indonesia yang saat ini membekukan organisasi kemasyarakatan ini.

"Sebaiknya HTI menghormati apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Patuhlah kepada Tuhanmu, Rasulmu, dan pemerintah yang sah," kata Ketua Umum IPI, KH Zaini Ahmad, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (8/5).

Menurut kiai yang akrab disapa Gus Zaini ini, pemerintah pasti memiliki pertimbangan yang matang sehingga baru saat ini membubarkan ormas Islam tersebut.

Ikatan pesantren yang membawahi berbagai ormas Islam ini salah satunya menyebutkan bahwa HTI dinilai telah meresahkan masyarakat.

"Selama pembubaran HTI menjadi jaminan keamanan masyarakat Indonesia, kami mendukung pemerintah," kata Pengasuh Ponpes Al Ikhlas Pasuruan ini.

HTI dibubarkan Pemerintah lantaran dinilai terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Gus Zaini juga menilai HTI menganut sistem khilafah yang tidak cocok diterapkan di Indonesia. Sebab, sistem khilafah itu sistem otoriter.

Sudah terbukti sistem otoriter yang dipakai negara Timur Tengah tidak berdampak kenyamanan bagi masyarakat.

"Indonesia mengedepankan kedamaian. Jika negara aman dan damai maka masyarakat dengan leluasa menjalankan ibadah,” kata Gus Zaini.

Dia menyebut paham yang dianut HTI sudah melenceng jauh dari Pancasila. Artinya, HTI tidak mau sama Pancasila. Kalau tidak mau mengakui Pancasila, sama saja tidak mau mengakui konstitusi.

IPI beranggotakan sekitar 28.600 ponpes di seluruh Indonesia.

Meski HTI dibubarkan, ia mengimbau ormas lain tidak boleh saling menjelekkan. IPI tidak akan melakukan tindakan sweeping jika masih ada HTI di daerah, termasuk di Jatim.

"Kami akan menggelar Rakernas di Jakarta untuk merekomendasikan sikap IPI kepada Pemerintah," kata Gus Zaini. (RO/OL-2)