Politikus PDIP Atur Fee Proyek Bakamla

ADAMI Okta, anak buah pemilik PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah, mengaku jatah fee yang dipatok dalam proyek satelit pemantau di Bakamla awalnya sebesar 30% dari total nilai proyek.

Pihak yang mematok fee ialah staf khusus Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Arie Soedewo, yakni Ali Fahmi alias Fahmi Habsy.

Namun, akhirnya fee yang ditentukan turun menjadi 15% setelah Ali Fahmi berdiskusi dengan Fahmi Darmawansyah dengan rencana nilai proyek Rp400 miliar.

"Saya tahu dari Fahmi Darmawansyah Ali Fahmi minta fee 15%, tapi berubah-ubah sempat (di awal minta) 30%," ujar Adami saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (28/4).

Dari fee sebesar 15% tersebut, Ali Fahmi yang juga politikus PDIP meminta Fahmi Darmawansyah menyediakan 6% lebih dulu di awal atau Rp24 miliar.

Ali Fahmi meminta uang itu diberikan dalam bentuk valas.

"Kita (Adami dan Hardy) serahkan di Hotel Ritz Carlton 1 Juli 2016," ucap Adami yang diamini anak buah Fahmi Darmawansyah lainnya, Hardy Stefanus yang juga diperiksa sebagai terdakwa.

Menurut Adami, uang senilai Rp24 miliar itu dan diakui Ali Fahmi akan digunakan untuk mengurus anggaran satelit pemantau dan drone.

Dua proyek itu sudah dijanjikan Ali Fahmi akan dimenangi PT MTI dan PT Merial Esa.

Adami menyebut peran Ali Fahmi sangat sentral di Bakamla dalam proyek pengadaan.

Dalam perjalanan, proyek yang disetujui hanya satelit pemantau dengan anggaran Rp222 miliar. Proyek drone tidak lolos.

Adami menyebut setelah penandatanganan kontrak satelit pemantau, Ali Fahmi menemui dirinya dan meminta disiapkan 2% dari nilai proyek.

Akan tetapi, saat itu dirinya tidak menanggapi karena anggaran Bakamla belum turun.

Akhirnya jatah 2% itu tidak ia berikan ke Ali Fahmi, tetapi kepada Plt Sekretaris Bakamla Eko Susilo Hadi.

Eko mendapat Rp2 miliar dan US$10 ribu, sedangkan Direktur Data dan Informasi Bakamla Bambang Udoyo dan Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan masing-masing Rp1 miliar. (Nyu/P-2)