178 Pemda tidak Fokus Membangun

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak pemerintah daerah (pemda) di Indonesia yang arah pembangunannya tidak fokus. Hal itu dikatakannya seusai memberikan penghargaan kepada puluhan pemda dalam memperingati HUT ke-21 otonomi daerah di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (25/4).

Menurutnya, dari 543 pemda di Indonesia, masih ada 178 pemda yang arah pembangunan daerahnya tidak fokus. Pemda-pemda yang tertinggal tersebut diharapkan meniru kinerja pemda yang sudah berkembang pesat dan menggunakan e-government.

Melalui semangat otonomi daerah, imbuhnya, pemda diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang dikelola secara elektronik agar dapat memudahkan masyarakat, cepat, serta tepat sasaran. Selain itu, pemda pun harus memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi.

“Pemerintah pusat terus mendorong pemda membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi dan pemenuhan otonomi daerah,” ucap politikus PDIP itu.

Dalam kesempatan itu, Mendagri bersama Menko Polhukam Wiranto memberikan penghargaan kepada sejumlah pemda yang dinilai mampu meningkatkan kinerja selama 2016. Penghargaan itu diberikan kepada 6 provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menghadiri acara tersebut. DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi berkinerja terbaik secara nasional dengan mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Penghargaan itu diterima Djarot.

Penghargaan itu diberikan berdasar hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) 2016 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2015. Namun, DKI Jakarta berada di posisi keempat setelah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kaltim.

Djarot mengaku bangga mendapatkan penghargaan di akhir masa pemerintahan bersama Basuki Tjahaja Purnama. “Orientasi kami bukan untuk merebut berbagai macam piala penghargaan. Orientasi kami mengabdi dan memberikan pelayanan kepada rakyat,” paparnya.

Teknologi informasi

Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Wiranto mengapresiasi pemda yang menggunakan sistem teknologi informasi (TI) dalam pelayanan publik seperti e-government. Bila e-government terus dikembangkan, program sapu bersih pungutan liar (saber pungli) tidak perlu dilanjutkan karena potensi pungli otomatis hilang.

“Kalau ini terus dikembangkan, suatu saat saber pungli sudah tidak usah dilanjutkan. Cara kerja berbasis teknologi informasi akan mengurangi kontak langsung si pemohon dengan pelayan atau pemangku jabatan. Tidak ada kontak langsung (dengan pemohon), (petugas) diharapkan lebih jujur, lebih baik, dan lebih cepat,” katanya.

Menurut dia, acara bertajuk Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik melalui E-government, sangat relevan untuk mengingatkan semangat awal dan tujuan utama kebijakan desentralisasi.

“Pemberian otonomi yang luas agar pemda bisa mengatur urusan pemerintahan secara mandiri,” tegas Wiranto. (Era/Gol/P-3)