Empat Kuasa Hukum Paslon Peserta Pilkada Bandung Barat Laporkan Dugaan Politik Uang

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat didatangi tim kuasa hukum dari empat pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Bandung Barat. Tujuan mereka yaitu melaporkan dugaan politik uang yang dilancarkan paslon nomor 2, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail.

Kuasa hukum paslon 1, Iin Titin Rohani mengaku, pihaknya membawa bukti berupa belasan rekaman video yang menunjukkan dugaan politik uang yang mengarah dilakukan paslon 2. Dengan tegas, pihaknya menuntut Bawaslu dan KPU mendiskualifikasi Jeje Ritchie dan Asep Ismail.

"Paslon nomor 1 menyatakan sikap, meminta rekomendasi Bawaslu untuk merekomendasikan KPU mendiskualifikasi paslon yang diduga melakukan money politic ini. Kalau menunda Pilkada kita belum sampai sana tuntutannya," katanya di kantor Bawaslu Bandung Barat, Selasa (26/11).

Baca juga : Dugaan Politik Uang Pilkada Bandung Barat, Warga Terima Amplop Rp50 Ribu

Tim kuasa hukum paslon 3, Perlindungan Sihombing menyatakan, money politic yang dilakukan cukup masif karena jumlahnya yang tidak sedikit. Dengan jumlah yang tersebar hampir di 16 kecamatan, ia menduga politik uang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Bukan hanya itu, dugaan money politic tersebut juga dilakukan dengan mengerahkan para kepala desa di Bandung Barat berdasarkan bukti video yang beredar.

"Ada beberapa video yang menyatakan uang yang diterima ini diberikan oleh kades dan mengarahkan pilihan ke salah satu paslon. Ada informasi yang masuk pada kami bahwa kades-kades dikumpulkan di suatu tempat untuk diarahkan ke salah satu Paslon," ujar Perlin.

Baca juga : Rawan Bencana, Puluhan TPS di Bandung Barat dan Cimahi Harus Dipindah

Kuasa hukum paslon 4 Edy Rusyandi-Unjang Asari, Eber Simbolon mengatakan, kegiatan politik uang dilakukan paslon Jeje Ritchie-Asep Ismail merugikan paslon yang diusungnya. "Ini sudah jelas pelanggaran politik uang. Kami minta Gakkumdu bergerak cepat mengambil tindakan sebelum pencoblosan besok," tuturnya.

Sementara tim kuasa hukum paslon 5, Wildan Mukhlisin menyebutkan, aksi politik uang yang diduga dilakukan paslon 2 telah menciderai demokrasi. Wildan meminta penyelenggara sebaiknya menunda Pilkada demi mewujudkan demokrasi jujur dan adil. "Perbuatan yang diduga dilakukan paslon Jeje-Asep ini mengkhianati pengusungnya dan mengkhianati Presiden Prabowo Subianto," tegasnya.

Selain empat tim kuasa hukum paslon, kantor Bawaslu juga sempat digeruduk para buruh dengan tuntutan yang sama. Mereka meminta Bawaslu berani menindak dugaan politik uang yang dilakukan paslon Jeje Ritchie dan Asep Ismail.

Baca juga : Survei Median, Elektabilitas Jeje-Asep Ismail Ungguli Petahana di Pilkada Bandung Barat

"Tadi pagi teman-teman buruh mengadu kepada kami terkait adanya dugaan money politic. Teman teman buruh ini resah dan kami memutuskan bergerak," ujar Koordinator 5 Serikat Buruh Bandung Barat Dede Rahmat.

Bukan hanya ke Bawaslu, buruh juga mengadakan aksi serupa ke kantor KPU. Buruh merasa resah dengan politik uang vulgar yang dilakukan paslon 2 saat masa tenang. Menurutnya, politik uang sangat meresahkan mereka sebagai kelompok masyarakat sipil yang rentan diintimidasi. "Kami hari ini mensuport Bawaslu untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan money politic," jelas Dede. (N-2)