Rawan Bencana, Puluhan TPS di Bandung Barat dan Cimahi Harus Dipindah

LIMA tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada Serentak di Kabupaten Bandung Barat dipindahkan ke lokasi aman karena terancam bencana banjir dan tanah longsor.

Kelima TPS tersebut yakni 3 TPS di Desa Mekarwangi, Kecamatan Singdangkerta karena rawan banjir dari luapan sungai Cibeber. Selain itu, TPS di Desa Cibedug Kecamatan Rongga karena berada di lokasi bencana pergerakan tanah dan TPS di lokasi tanah longsor Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor.

Relokasi TPS itu dilakukan untuk memastikan pencoblosan pada Rabu, 27 November mendatang berjalan lancar dan tidak menghambat warga untuk menyalurkan hak pilihnya.

Baca juga : Survei Median, Elektabilitas Jeje-Asep Ismail Ungguli Petahana di Pilkada Bandung Barat

"Kita melalui desk Pilkada Pemkab Bandung Barat bersama KPU sepakat merelokasi 5 TPS karena rawan bencana tanah longsor dan banjir. Untuk keamanan pencoblosan kita pindahkan TPS ke dalam ruangan menggunakan  fasilitas publik yang ada di wilayah," kata Pejabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir, Senin (25/11).

Mendekati hari pencoblosan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu guna memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak berjalan lancar. Aparat BPBD, Satpol, serta kewilayahan fokus mengawal proses distribusi logistik dari gudang KPU hingga diterima di tiap TPS.

Para petugas harus memastikan logistik itu sampai tanpa ada gangguan keamanan atau ancaman bencana.

Baca juga : Menteri Yandri Diduga Promosikan Calon Pilkada saat Kunjungan di Lembang

"Pada hari H pencoblosan, kami juga meminta seluruh tenaga kesehatan  di puskesmas dan RSUD bersiaga. Jadi kalau ada yang butuh bantuan pengobatan atau kelelahan bisa segera ditangani," jelasnya.

Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi telah menginventarisir ada sekitar 18 TPS rawan bencana, seperti genangan air dan banjir. Oleh karena itu, BPBD memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Cimahi untuk memindahkan lokasi TPS.

"Ada sekitar 18 TPS tersebar di wilayah Cimahi masuk kategori rawan," ungkap Kepala BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan.

Menurut dia, inventarisasi tersebut dilakukan guna memastikan proses distribusi logistik, pemungutan suara, hingga penghitungan suara berjalan dengan lancar, kendati dihadapkan potensi bencana.

"Kami bersama Bawaslu, PPK dan PPS juga telah mempersiapkan skenario evakuasi dan mitigasi bencana, termasuk untuk pengamanan logistik dan pemilih," tambahnya.