Distribusi tak Rata, Ahmad Luthfi Ingin Hapus Kartu Tani

CALON Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi akan menghapus Kartu Tani karena dianggap sistem distribusi nya kurang sempurna. Hal tersebut ia sampaikan dalam debat kedua Pilgub Jawa Tengah 2024 di Majapahit Convention (MAC), Semarang, Jawa Tengah pada Minggu (10/11) malam yang mengangkat tema Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Jawa Tengah dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

"Baik terima kasih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, pupuk di Jawa Tengah cukup, bukan kurang. Di Indonesia Kementerian telah menyiapkan 40 juta ton ditambah 40 juta ton cukup," ujar Ahmad Luthfi.

Menurut Luthfi yang tidak berjalan dengan baik adalah sistem pendistribusiannya yang membuat kurang tepat sasaran. "Dari mulai proses distribusi kemudian ke PKL baru ke petani apa yang salah?," kata Ahmad Luthfi.

Baca juga : Dua Pasangan Calon Kepala Daerah Jawa Tengah Ditetapkan

Luthfi mengaku apabila terpilih dalam Pilgub Jateng pada 27 November 2024 maka ia akan menghapus Kartu Tani. "Ke depan apabila saya dan Gus Yasin menjadi Gubernur (Wakil Gubernur) kartu Tani akan saya hapuskan," tegasnya. 

Penghapusan Kartu Tani di Provinsi Jawa Tengah tersebut kata Ahmad Luthfi penting untuk meningkatkan produktivitas petani. "Untuk apa (dihapuskan)? Untuk (memperbaiki) tata kelola pupuk yang sekarang carut-marut bukan tepat sasaran," tanyanya. 

Ia menjelaskan mekanisme di Kartu Tani yang kurang tepat dan justru membuat petani sulit mendapatkan pupuk. Misalnya dalam kartu tani itu seseorang hanya bisa mengambil suatu PKL, ternyata di PKL itu (pupuk) urea habis tetapi kartu Tani tidak bisa dipakai untuk ke PKL yang lain. 

Baca juga : Pengalaman Memimpin Jateng, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Pasangan yang Tepat

“Akhirnya pak Tani bilang pupuknya di sana habis padahal PKL nya tidak di sini, ini yang perlu dibetulin mekanisme pendistribusian pupuk di wilayah Jawa Tengah," ujar mantan Kapolda Jateng ini.

Sebagaimana diketahui, untuk mendapatkan kartu tani, satu di antara syaratnya adalah petani harus memiliki luas usaha maksimal 2 ha untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. 

“Masalahnya, mayoritas petani di Jawa Tengah  adalah petani penggarap yang tidak memiliki lahan,” paparnya.

Baca juga : Bahlil Targetkan Kemenangan 65% di Pilkada Jateng

Menanggapi isu pencabutan Kartu Tani tersebut Calon Wakilnya Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 1 Hendar Prihadi mengaku memang selama ini pupuk terjadi permasalahan yang krusial.

"Saya sepakat dengan apa yang dikatakan pak Luthfi tentang pupuk, bener sekali, ini adalah PR," kata mantan Wali Kota Semarang tersebut.

Problem pupuk dijelaskan dia kerap menjadi masalah ketika petani memasuki masa tanam tidak ada maupun sulit untuk dibeli. (LDS/I-2)