Pejabat

GAYA bicaranya monoton dan monologis. Dia suka bicara, tapi tidak suka mendengar orang lain. Cocok jadi pembicara, bukan jadi pendengar, apalagi pendengar setia seperti pastor yang duduk berjam-jam mendengarkan pengakuan dosa umat Katolik.

Kata orang, mulutnya lebih besar ketimbang kupingnya. Dia bisa bicara sendiri berjam-jam dan penuh gairah. Tidak peduli apakah orang yang mendengarnya suka dan paham. Ia cuma suka bicara, mungkin ada obsesi mendengarkan suaranya sendiri. Mungkin itu tipe orang egomaniak. Apalagi ia suka menggunakan istilah-istilah tinggi, seperti kata-kata serapan dari bahasa-bahasa asing. Itu gaya pejabat.

Gayanya memang tetap sama selama bertahun-tahun jadi pejabat. Stabil. Konsisten. Maklum ia pejabat. Sebagai pejabat, gaya tertentu diadopsi dan dilumrahkan. Gaya tampilan standar demi pencitraan, atau demi bangunan citra atau persepsi diri. Citra kehebatan, prestise atau gengsi, kekuasaan, bahkan kekayaan.

Namanya citra. Tak harus menjadi orang hebat untuk mendapatkan citra hebat. Tak mesti menjadi orang berprestise. Tak perlu menjadi orang berkuasa, apalagi kaya. Semua itu hanyalah citra, pencitraan.

Semua makhluk manusia sama dan mestinya setara. Sama-sama berdarah merah dan putih. Tubuh sama-sama terbalut kulit, cuma beda warna. Kepala sama-sama berambut, meski ada yang botak, Cuma beda warna dan jenis rambut. Demikian pula mata, sama-sama punya mata, cuma beda warna biji mata: cokelat, hitam, biru, hijau. Tak perlu ada pembedaan, meski perbedaan itu fakta.

 

 

Tampil seragam

Pejabat memang cenderung suka mencitrakan diri, dan tentu ingin dicitrakan, sebagai orang yang tidak pernah salah. Iya, pejabat tidak pernah salah. Tapi apa itu fakta, atau fiksi semata? Pejabat memang dilarang salah. Falibilitas itu tabu, harus infalibel; harus selalu benar, paling benar dari semua yang benar.

Mungkin itu ekspektasi dari budaya jabatan. Di sana seolah ada ingkar ketaksempurnaan eksistensial manusia. Mungkin pejabat itu bukan manusia sungguh-sungguh? Manusia sungguh-sungguh itu tidak sempurna, ada khilafnya. Yang penting ada pengakuan dan kesiapan berbenah. Pokoknya rendah hati. Karena hanya orang rendah hati sadar bahwa ia tak sempurna. Orang rendah hati tak pernah congkak atau pongah.

Dalam budaya di mana ada ekspektasi penampilan standar, kemanusiaan sekonyong-konyong diingkari. Keragaman tak lagi punya ruang. Yang ada hanyalah keseragaman. Pejabat diharapkan tampil seragam. Setiap hari mereka mengenakan busana seragam ke kantor. Ada standardisasi gaya dan ekspektasi penampilan.

Untaian diksi, gerak tangan, dan tatapan wajah saat bicara sudah baku di hadapan rakyat. Memang terlihat sangat berwibawa. Namun, boleh jadi itu cuma tampilan luar untuk memberikan kesan positif. Pura-pura saja. Kepura-puraan memang bagian dari budaya, budaya pura-pura namanya.

Suatu ketika ada warga protes. Warga itu marah-marah menuding pejabat merampas hak miliknya. Entahlah hak milik apa. Warga yang buta aksara itu mendatangi sebuah kantor pemerintah. Ia menanyakan dasar penerbitan sebuah dokumen bukti kepemilikan. Pertanyaan warga tak terjawab, mungkin sengaja tidak dijawab petugas.

Ia kecewa, tapi tidak putus asa. Terinspirasi oleh keinginan kuat mencari keadilan, warga buta aksara itu pun segera mendaftarkan perkaranya di pengadilan negeri setempat. Ia memohon nama pejabat dalam dokumen dihapus dan diganti dengan namanya sendiri sebagai pemilik sah atas sebuah objek sengketa. Ia pun menuntut ganti rugi atas kehilangan nafkah hidupnya sebagai imbas dari konflik kepemilikan itu.

Petisinya ditolak. Ia gagal mendapatkan apa yang dituntutnya. Hakim dan jaksa di pihak pejabat. Apalagi pejabat beruang yang siap menghamburkannya untuk memastikan kemenangannya dalam perkara dengan warga sebagai penggugat dan dirinya sebagai pihak tergugat. Oleh karena miskin dan sama sekali tak punya uang, ia tak didampingi penguasa hukum sebagaimana sang pejabat. Ia mewakili dirinya bercerita apa adanya, didukung beberapa saksi rakyat senasib yang menguatkan klaim kepemilikannya.

Sayang amar putusan pengadilan memenangkan pejabat. Warga penggugat kehilangan segalanya. Ia ketiadaan sumber penghidupan dan masa depan. Hidupnya terlunta-lunta. Untuk bertahan hidup ia berharap dari belas kasihan warga tetangga. Sementara, pejabat hidup mewah dalam kelimpahan harta tanpa sedikit pun rasa bersalah dan iba.

Nasib warga baru mendapatkan perhatian beberapa praktisi hukum dan aktivis kemanusiaan. Perkara gugatan sertifikat kepemilikan hendak dibuka kembali, mungkin di tingkat Mahkamah Agung. Ada dugaan diskriminasi dalam perlakuan hukum terhadap warga miskin buta aksara. Lagi pula, ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dalam prosedur penerbitan sertifikat yang saat ini sah atas nama pejabat.

Jika terbukti penerbitan sertifikat menyalahi prosedur hukum, maka itu menambah lapis keprihatinan pada upaya pembungkaman rakyat kecil yang memperjuangkan hak-hak mereka di institusi penegakan hukum. Bukti-bukti penyimpangan sedang disusun untuk menguatkan dalil warga bahwa ia adalah korban dari sistem dan praktik kekuasaan.

Kalah menang dalam sidang pengadilan kadang itu soal siapa punya kuasa, koneksi, dan uang. Itu bukan lagi rahasia di wilayah tertentu di negeri itu. Beragam modus operandi untuk memenangkan pejabat terlepas dari apa dan derajat dugaan kejahatannya. Pejabat selalu warga kelas satu. Jelas itu menyalahi prinsip dan konsep demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai yang empunya kekuasaan. Mungkin demokrasi itu angan-angan, atau, sekadar untuk kelihatan semodern dan seprogresif negara-negara demokrasi di seantero jagat. Moga itu bukan namanya demokrasi pura-pura.

 

 

Saatnya berbenah

Pejabat memang suka memberikan wejangan dan petuah. Dalam acara-acara apa pun pasti ia suka tampil memberikan sambutan. Tak diminta sekalipun ia pasti menawarkan dirinya. Apalagi saat menjelang pemilu. Sambutan dan pidatonya mirip gaya kampanye untuk tujuan sosialisasi.

Pejabat suka mengutip ucapan orang-orang hebat dari mancanegara, terlepas dari apakah dia mengerti makna ucapan itu. Pejabat juga suka bicara dengan sedikit meniru logat ibu kota. Itu semua bagian dari modus pencitraan diri, modus gengsi. Ia ingin tampil mengesankan dan disanjung. Tentu saja.

Lebih lagi agar dianggap benar-benar hebat, satu-satunya orang paling hebat dalam komunitasnya. Dan, memang, pejabat itu orang hebat. Itu harus diakui. Ia sangat hebat menggunakan kesempatan, artinya sangat oportunistis. Ia cukup jago berorasi.

Dalam orasi-orasinya, tidak begitu penting apa isinya. Tak pula penting apakah hadirin suka mendengarkan wejangannya yang cenderung bertele-tele. Yang penting tampil. Tampil di depan khalayak. Namanya juga pejabat. Pejabat suka tampil. Mungkin itu nama lengkapnya: Pejabat Suka Tampil (PST).

Belakangan terdengar bisik-bisik bahwa kebanyakan warga sudah benar-benar bosan melihat muka pejabat. Mungkin saatnya pejabat ganti muka dan nama. Saatnya berintrospeksi dan berbenah.