PADA 2045 Indonesia berusia 100 tahun dan diharapkan sudah menikmati kemajuan-kemajuan negeri ini yang signifikan. Dari segi ekonomi, prediksi IMF bahkan pada 2024 Indonesia sudah menjadi kekuatan nomor lima dunia sesudah Tiongkok, AS, India dan Jepang. Kriterianya dari sisi ekonomi; besarnya (product domestic bruto/PDB) = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor–impor).
Pertanyaannya, bagaimana dengan keunggulan SDMnya? Apakah benar-benar SDM kita unggul dan mampu menjadi tuan rumah, ataukah akan menjadi penonton segala kemajuan ekonomi yang diraih? Banyak kesenjangan yang dirasakan saat ini. Tenaga kerja Indonesia masih didominasi berpendidikan rendah. Tenaga kerja ahli masih belum mencukupi kebutuhan berbagai industri yang terus bertumbuh pesat.
Pemerintah merumuskan Kriteria SDM unggul antara lain: (1) berbudi pekerti luhur, (2) berkarakter kuat, (3) toleran, (4) jujur, (5) berhati Indonesia, (6) berideologi Pancasila, (7) berakhlak mulia, (8) pekerja keras, (9) berdedikasi, dan (10) menguasai keterampilan serta ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan.
Ke sepuluh kriteria yang sangat ideal di atas haruslah dijabarkan secara rinci ke dalam program-program terukur, agar dapat dijalankan dengan konkret oleh semua pihak. Mengupayakan agar SDM unggul, tidak ada jalan lain kecuali melalui pendidikan (baik formal, non formal maupun informal) maupun melalui upaya-upaya pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pengembangan SDM di semua lini adalah investasi. Tanggung jawab utama ada pada pemerintah yang memiliki kekuasaan, kewenangan, sumber daya, dan jaringan paling besar. Di samping tentu juga pemangku kepentingan lain turut bertanggung jawab. Peta jalan menuju SDM Unggul harus ditetapkan dan konsisten dijalankan.
Dengan banyaknya investasi yang masuk di Indonesia, tenaga kerja yang terampil dan memiliki etos kerja unggul sangat dibutuhkan. Pemerintah wajib mengupayakan tersedianya SDM tersebut bila tidak ingin diambil alih oleh pihak luar negeri yang lebih siap.
Pada kenyataannya kebanyakan pihak industri memiliki kecenderungan pragmatis dengan memanfaatkan tenaga kerja yang sudah jadi dan langsung kerja ketimbang berinvestasi pengembangan yang membutuhkan biaya dan waktu.
Kebijakan pemerintah haruslah memihak kepada pengembangan SDM yang harus dilakukan oleh semua pihak agar semua potensi dan sumberdaya dapat dioptimalkan dan disinergikan. Pendidikan formal dan non formal haruslah difasilitasi dengan kewajiban adanya program magang di semua industri. Pendidikan informal melalui rumah tangga, komunitas dan masyarakat haruslah difasilitasi melalui pembudayaan nilai-nilai luhur yang seturut dengan kriteria SDM unggul. Penegakan hukum, keteladanan akan kejujuran, praktik toleransi, praktik nilai-nilai Pancasila, dan nasionalisme adalah keharusan demi membangun karakter SDM yang kuat dan berhati Indonesia.
Dalam skala praktis, semua pemangku kepentingan mestinya bertekad bersama menumbuhkan karakter, tekad, dan kompetensi (KTK). Karakter yang kuat berbasis nilai-nilai Pancasila. Tekad yang kuat mengupayakan keunggulan dan kemanusiaan. Kompetensi yang relevan dengan tuntutan kemajuan jaman. KTK menjadi strategi yang dapat dijabarkan ke dalam program-program yang terukur. Dengan demikian SDM Indonesia akan mampu menjadi tuan rumah di tengah kemajuan ekonomi dan segala prestasi internasional.
