Kesiapan Fiskal dalam Penyediaan Vaksin 2021

BEBERAPA bulan ke depan akan menjadi momen krusial bagi perkembangan vaksin covid-19 di dunia. Hal ini dikarenakan semakin advance-nya proses uji klinis beberapa produsen vaksin besar dan masyarakat dunia telah menantikan hasilnya. Vaksin merupakan kunci penting melawan virus melalui rangsangan peningkatan sistem imunitas. Meskipun tidak menjadi silver bullet dalam menangani covid-19, namun hadirnya vaksin menjadi setitik harapan bahwa balon pandemic ini mulai bocor dan perlahan-lahan akan mengecil. 

Saat ini setidaknya terdapat 11 jenis vaksin covid-19 yang berada dalam fase 3 uji klinis, dan 5 vaksin telah digunakan secara terbatas. Dari hasil kerja sama bilateral yang dilakukan, telah tersedia sebanyak 36 juta vaksin sinovac yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi Tiongkok (Sinovac). Pemerintah diperkirakan mulai melakukan vaksinasi selambat-lambatnya kuartal pertama 2021. Dengan dosis yang diberikan per individu adalah sebanyak 2 kali, maka pada fase ini Indonesia telah memiliki vaksin untuk 18 juta orang. 

Maka berbagai pendekatan muncul dalam menentukan skala prioritas pemberian vaksin. CDC (Center for Disease Control) AS menyebut bahwa prioritas patut diberikan pada para tenaga kesehatan (nakes), tenaga kerja esensial, orang dengan risiko kesehatan tinggi (komorbid), dan kelompok usia tua (65 tahun ke atas). WHO (World Health Organization) mengusulkan prioritas vaksin bagi para nakes, kelompok usia tua, dan masyarakat rentan. Namun pada akhirnya, mayoritas penduduk Indonesia diharapkan memperoleh vaksinasi dalam waktu yang tidak lama.

Kini yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana kesiapan pemerintah dari sisi fiskal dalam mendukung penyediaan vaksin covid-19? Belakangan negara-negara maju telah menempuh langkah-langkah fiskal untuk mengamankan pasokan vaksin bagi negara mereka. Amerika Serikat, sebagai contoh, belum lama ini menandatangani multikontrak penyediaan sebanyak 700 juta dosis vaksin dari berbagai produsen dengan nominal US$1,5 miliar atau sekitar Rp20,8 triliun. Sementara negara-negara Uni Eropa telah menggelontorkan dana pengadaan vaksin kurang lebih US$2,7 miliar atau setara Rp40,16 triliun. 

Mengikuti Langkah sekutunya, Inggris sedikitnya menyediakan 250 juta dosis vaksin dengan nilai yang tidak kalah besar. Adapun negara-negara utama produsen vaksin di antaranya adalah Inggris, Tiongkok, Rusia, dan Jepang. Tidak dapat dipungkiri, pukulan pandemi bagi ekonomi negara maju semakin telak di kuartal-III ini, sehingga negara maju memandang bahwa vaksinasi akan menentukan arah pemulihan ekonomi mereka. 

Skala prioritas

Bagi Indonesia, meletakkan vaksin covid-19 sebagai barang publik menjadi fondasi dasar dalam pendistribusiannya dimasa mendatang. Ini berarti bahwa vaksin mesti ditawarkan kepada masyarakat dengan biaya serendah mungkin (affordable). Untuk itu, dukungan fiskal yang diberikan oleh pemerintah ditujukan agar vaksin tersebut menjadi murah dan mudah, jika tidak digratiskan oleh pemerintah. Aspek keterjangkauan ini menjadi penting, terutama sejak covid-19 memiliki tingkat pemaparan yang tinggi dan ikut memengaruhi derajat ekonomi masyarakat miskin dan rentan. 

Pemerintah juga harus memastikan bahwa vaksin tersebut tersedia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Akses juga terkait dengan bagaimana pemerintah mampu mendistribusikan vaksin keseluruh wilayah Indonesia, agar masyarakat dapat dengan mudah memperolehnya. Untuk itu perlu dibangun sistem logistik vaksin yang efisien agar wilayah terluar sekalipun tidak terlambat dalam memperoleh vaksin ini. Karena keterlambatan bisa menjadi faktor risiko yang besar dimasa pandemi ini.

Pemetaan jenis vaksin dan kelompok penerimanya oleh pemerintah harus dilakukan dengan strategis. Penentuan skala prioritas penerima vaksin dalam jangka pendek dan menengah, serta memetakan kelompok masyarakat yang perlu divaksin agar rantai penularan virus dapat diredam adalah sebuah keharusan. Sehingga dapat diketahui sampai kapan pemenuhan vaksin dilakukan untuk Indonesia dan berapa anggaran yang dibutuhkan. 

Mix and match antara target, penerima, dan jenis vaksin ini diperlukan agar Langkah penanganan yang dilakukan pemerintah menjadi efektif dan tepat sasaran. Di sisi lain, dengan tersusunnya pemetaan yang tepat, dalam jangka menengah persoalan kapasitas fiskal dalam menentukan indikasi belanja dapat diantisipasi, sehingga tidak menjadi risiko fiskal bagi keberlangsungan anggaran. 
Langkah pemerintah untuk penyediaan vaksin tahun depan patut diapresiasi. Dalam APBN 2021, pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp21,7 triliun untuk pengadaan dan pelaksanaan vaksin bagi 160 juta penduduk. Hal ini berarti lebih dari setengah populasi Indonesia diharapkan dapat memperoleh vaksin tahun depan. 

Namun menyediakan vaksin untuk penduduk berjumlah 270 juta jiwa bukanlah perkara mudah. Pemerintah, yang dalam hal ini masih mengimpor kebutuhan vaksin, akan memerlukan banyak deal dan kerja sama dengan berbagai negara produsen, hingga nanti Indonesia mampu memproduksi vaksin sendiri. India, sebagai produsen utama vaksin dunia memperkirakan bahwa pasokan vaksin covid-19 belum akan tercukupi sampai dengan 2024 bagi seluruh negara.