PADA 24 Januari lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan program Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Masyarakat, khususnya yang menaruh perhatian terhadap pendidikan Indonesia, dapat mengunduh dan menyimak detail program tersebut pada laman www.kemendikbud.go.id.
Setelah menyimak detail Merdeka Belajar: Kampus Merdeka, sesungguhnya program itu tidak terlepas dari era dan situasi disruptif yang terjadi saat ini. Situasi tersebut tampak melalui revolusi teknologi 4.0 yang mengedepankan teknologi big data. Perkara big data juga menjadi perhatian Presiden Jokowi saat memilih Nadiem sebagai menteri.
Apa itu ekonomi-politik pendidikan? Mengapa big data menjadi alasan ekonomi-politik pendidikan? Apa gambaran tentang manusia, terutama peserta didik dan guru yang terlibat langsung dalam proses dan tujuan pendidikan, dalam bingkai teknologi big data?
Ekonomi-politik pendidikan
Pendulum pendidikan Indonesia pada periode kedua Presiden Jokowi tidak hanya berada pada posisi filosofis dari pendidikan, yakni mendidik manusia-manusia muda menjadi pribadi-pribadi beradab. Lebih dari itu, pendulum pendidikan semakin jelas bergeser posisi teknis-pragmatis, yakni pendidikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
Artinya, pendidikan berlangsung dalam selubung motif ekonomi, yakni pemenuhan kebutuhan pasar akan tenaga kerja.
Ekonomi-politik pendidikan yang demikian, bukan hal yang baru di Indonesia. Pemerintah saat ini menajamkannya lagi dengan cara menginisiasi teknologi big data untuk menggerakkan pendidikan. Dengan begitu, pendidikan menjadi salah satu lokomotif penggerak dan pemenuh motif ekonomi pasar kerja digital.
Orientasi pendidikan yang demikian, dinyatakan oleh Nadiem secara terang-benderang dengan menggunakan istilah link and match pendidikan (Media Indonesia, 24/10/2019). Dengan kata lain, proses dan tujuan pendidikan harus bertautan erat dengan pemenuhan kebutuhan pasar tenaga kerja digital.
Manusia dalam big data
Dalam konteks pemenuhan kebutuhan pasar tenaga kerja itulah big data merupakan hal yang pasti. Jika dirunut jauh ke belakang, asal-usul big data berakar pada konsep data dalam epistemologi empiris. Epistemologi ini menyatakan bahwa data merupakan kumpulan fakta indrawi yang diperoleh melalui pengamatan atau observasi terhadap peristiwa, aktivitas, dan transaksi.
Konsep itu menyingkapkan sebuah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa kesadaran manusia bekerja berdasarkan data indrawi. Dengan cara kerja kesadaran seperti itulah dunia dapat ditelaah dan menghasilkan pengetahuan tentang dunia.
Pada era digital sekarang, data diperoleh melalui cara kerja artificial intelligence (AI) yang beroperasi dalam sistem komputer sangat canggih. AI secara mudah mengakses dan mengolah fakta-fakta seluruh alam semesta. Bahkan, pada masa depan, manusia dengan seluruh aktivitas dan disposisi batinnya merupakan fakta yang dengan sangat mudah diakses oleh AI. Teknologi AI juga akan dengan mudah menyelesaikan segala persoalan manusia (Yuval Noah Harari, 2015).
Dengan kecerdasannya, AI mengumpulkan fakta sangat besar dan kompleks mengenai manusia dan dunia. Hasil pengumpulan itulah yang disebut big data.
Dalam konteks kepentingan ekonomi-politik sebuah negara, big data selanjutnya dikelola sebagai informasi. Pemaknaan atas informasi menghasilkan pengetahuan. Berdasarkan pengetahuan inilah negara mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan publik mengenai hal tertentu (Bdk., Jean-Louis Monane and Soraya Sedkaoui, 2016, xxviii-xxxv).
Mengapa pemerintah saat ini sangat mementingkan big data manakala menggerakkan ekonomi-politik pendidikan? Karena dengan big data yang solid dan valid, pemerintah memiliki informasi dan pengetahuan mengenai kapasitas dan kompetensi manusia Indonesia saat ini.
Dalam era revolusi industri 4.0, pemerintah mengondisikan sedemikian rupa agar lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang terdigitalisasi. Itulah manusia Indonesia unggul pada era revolusi industri 4.0 ini. Cita-cita di balik ekonomi-politik pendidikan.
Boleh jadi, Menteri Pendidikan yang ahli teknologi 4.0 akan mendigitalisasi proses dan tujuan pendidikan pada semua jenjang. Jika demikian, manusia--guru dan siswa--dalam teknologi big data ialah deretan data besar dan kompleks yang siap didigitalisasi demi menjawab dan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja digital.
Bila kita mengikuti tren dunia digital saat ini, wajar bila manusia menjadi terdigitalisasi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja digital. Namun, bila kita mengenakan sikap duc in altum (bertolak lebih ke dalam) dan memandang secara mendalam dunia teknologi digital, justru tersingkap pula watak yang sungguh paradoks dari manusia yang terdigitalisasi.
Watak paradoks itu sudah diantisipasi filosof Herbert Marcuse manakala revolusi industri modern sedang marak. Dalam karyanya One Dimensional Man (London, 1964), Marcuse mengumandangkan suara kenabian mengenai paradoks teknologi dan industri. Baginya, masyarakat industri modern ialah manusia satu dimensi. Sistem kapitalisme dengan seluruh aparatusnya mengondisikan manusia sedemikian rupa sehingga segala akktivitasnya diorientasikan mendukung satu sistem, yakni kapitalisme.
Alih-alih menjadi manusia yang terdigitalisasi sesuai dengan semangat zaman revolusi teknologi 4.0, manusia yang demikian ialah makhluk rasional satu dimensi: ia mendigitalisasi dirinya dan mengorientasikan hidupnya hanya kepada kapitalisme digital. Manusia hidup dalam sangkar kapitalisme digital nan riuh.
Dalam sangkar kapitalisme digital yang riuh itulah program Merdeka Belajar: Kampus Merdeka menyisakan beberapa pertanyaan kecil ini: Apakah manusia--guru dan murid--sungguh-sungguh merdeka (bebas) di dalam era dan situasi distruptif ini?
Masihkah proses belajar sebagai masa dan momen manusia mengalami perjumpaan, yang di situ guru dan murid berekspresi secara merdeka? Atau sebaliknya, guru dan murid terdeterminasi oleh artificial intelligence yang beroperasi dalam teknologi digital.
