Politik dan Sepak Bola

SELAIN dua gol indah pemain Liverpool Mohamed Salah ke gawang Watford, ada dua peristiwa yang mengusik perhatian saya pekan ini seputar sepak bola dan para aktor yang terlibat di dalamnya. Pertama soal cuitan Mesut Oezil di twitter tentang nasib kaum minoritas Muslim Uighur di Tiongkok. Kedua soal bentrokan antara suporter bersama beberapa aktivis Catalan di Barcelona dengan polisi, seusai laga El-Clasico di luar Stadion Camp Nou.

Dua peristiwa itu kental aroma politik. Oezil, pemain Jerman berdarah Turki yang bermain di Liga Inggris bersama Arsenal, menyuarakan keresahaannya tentang perlakuan diskriminatif pemerintah Tiongkok terhadap warga muslim Uighur.

Sedangkan bentrok di Camp Nou disulut protes penangkapan para aktivis pascareferendum Catalan yang menuntut kemerdekaan dari Spanyol, pada Oktober lalu, yang salah satunya menyebabkan laga kontra Real Madrid ini baru bisa digelar Kamis (19/12).

Cuitan Oezil berbuntut panjang. Tiongkok melarang semua laga Arsenal tayang di televisi setempat. Mereka juga menghapus karakter Oezil dari video gim Pro Evolution Soccer (PES) 2020 versi Tiongkok. Tindakan ini ‘dibalas’ FC Koln. Klub Jerman ini membatalkan pembangunan akademi sepak bola mereka di Tiongkok. Seperti dikutip Fox Sport, para pejabat di Koln beralasan hak asasi manusia sangat tidak dihargai di negeri Tirai Bambu.

Menurut Arsene Wenger, mantan pelatih Arsenal, apa yang dilakukan Oezil hal yang lumrah. Sebagai manusia, kata Wenger, bekas anak buahnya itu berhak berpendapat dan menyatakan sikapnya atas suatu persoalan. “Pernyataan itu bersifat pribadi tidak mewakili Arsenal,” kata pria asal Prancis tersebut.

Sejak satu dekade terakhir, konsumsi terhadap sepak bola telah semakin mengglobal. Liga-liga Eropa, utamanya, telah dipasarkan seluas mungkin ke penjuru dunia. Sebagai komoditas industri, ia mesti dibuat semenarik mungkin dan mengibur. Agar semakin renyah dikonsumsi massal di seluruh benua, olahraga ini harus steril dan dibuat tanpa makna apa pun, an sich sebagai tontonan.

Kecuali reklame digital berjalan atau yang masih berbentuk billboard manual, stadion harus terlihat ‘netral’ dan dijauhkan dari unsur eksternal yang mungkin mengganggu pertandingan di lapangan, seperti rasisme , momok ‘Perang Sipil Spanyol di laga El-Clasico, serta hantu kolonialisme yang mungkin muncul ketika Belanda bertemu Jerman atau Brasil kontra Portugal.

Oleh karena itu, Badan sepak bola dunia (FIFA) maupun eropa (UEFA) berupaya sekeras mungkin mencegah pesan politik atau ideologis ditampilkan di dalam stadion. Pada 2016 lalu, misalnya, klub Irlandia, Celtic didenda 8.600 poundsterling lantaran fans mereka mengibarkan bendera Palestina ketika bertanding melawan klub Israel Hapoel Be’er Sheva.

Dalam statuta UEFA pasal 1 dan 2 (a) jelas disebutkan tujuan utama UEFA adalah untuk “mempromosikan sepak bola di Eropa dalam semangat perdamaian, pengertian, dan permainan yang adil, tanpa diskriminasi politik, gender, agama, ras, atau alasan lain apa pun.

Meski demikian, aturan ini toh tak membuat jera. Karena fakta di lapangan, hingga hari ini, para pemain berkulit hitam di Liga Inggris dan Italia, masih mengalami perlakuan rasis, terutama dari penonton yang berwatak fasis.

Mungkin benar kata Jacques Derida. "Di luar garis lapangan, tidak ada apa-apa." Filsuf Prancis berdarah Aljazair yang gandrung sepak bola ini tidak bermaksud mengagungkan olahraga ini lebih unggul dari pada kehidupan lain di luar lapangan. Tetapi mungkin, menurut dia, segala sesuatu yang terjadi di luar stadion, seperti politik, ekonomi, atau bahkan seni dan budaya, secara otomatis sudah tecermin di dalamnya. Karena, lapangan sepak bola adalah mikrokosmos kehidupan itu sendiri.  (OL-7)