Infrastruktur dan Sila Kelima Pancasila

PEMERINTAH berkomitmen menuntaskan Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) dari Lampung hingga Aceh sepanjang 2.974 kilometer (koridor utama 2.046 km, koridor pendukung 928 km) pada 2024. Komitmen ini ditegaskan Presiden Joko Widodo saat meresmikan JTTS ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 kilometer, Jum'at (15/11).

Infrastruktur tetap akan menjadi prioritas pemerintah dalam lima tahun mendatang. Infrastruktur mendorong peningkatan efisiensi bisnis dan konektivitas menghubungkan sentra-sentra produksi atau kawasan industri dengan jalur distribusi sehingga mampu menekan biaya logistik.

Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dalam lima tahun terakhir (2014-2019), memperbaiki infrastruktur Indonesia pada peringkat ke-52 atau naik 30 peringkat dari 2010. Namun, peningkatan itu masih belum cukup karena kebutuhan infrastruktur di Indonesia masih sangat besar.

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk memperbaiki indeks logistik, meningkatkan daya saing, dan pemerataan pembangunan. Utilitas infrastruktur harus mampu mendongkrak kegiatan produktif, nilai tambah perekonomian domestik, dan mengakselerasi lapangan kerja baru. Karena itu, mampu meningkatkan peringkat posisi Indonesia dalam indeks daya saing global.

Keberadaan infrastruktur tol harus mampu menstimulasi perekonomian, membangkitkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, memperbaiki jaringan logistik, memberikan fasilitas untuk berbagai produk, mendorong percepatan sektor unggulan daerah, dan menciptakan lapangan kerja.

Kehadiran tol harus mampu mendorong pemerintah daerah (provinsi, kota/kabupaten) untuk lebih giat lagi dalam membangun daerah. Pemerintah daerah harus didorong untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan keberadaan tol agar mendorong perekonomian masyarakat dengan menyambungkan tol ke kawasan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Kehadiran infrastruktur tol mengakibatkan perubahan tata guna lahan dan peruntukan ruang di sepanjang tol. Pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, harus segera melakukan restrukturisasi tata ruang wilayah, mengevaluasi, menyelaraskan, dan jika perlu, merevisi rencana tata ruang dan wilayah, juga menyiapkan (jika belum ada) rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta panduan rancang kota/kawasan perkotaan.

Memperkuat basis perekonomian lokal

Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan pengembangan kawasan industri, pelabuhan, bandar udara, properti hunian komersial, hingga destinasi wisata agar manfaat penyatuan tol maksimal. Semakin baik konektivitas antarwilayah oleh infrastruktur tol, bandar udara, dan pelabuhan, akan memperkuat basis perekonomian lokal. Hal ini mendorong titik-titik ekonomi baru sehingga pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah terus bergerak.

Pemerintah daerah harus menciptakan pusat-pusat industri baru berdasarkan produk pertanian, perkebunan, atau perikanan yang kompetitif. Pemerintah bersama operator tol harus melibatkan pemerintah daerah, pengusaha lokal dan usaha mikro kecil menengah, perguruan tinggi lokal, serta komunitas masyarakat daerah. Mereka dapat diikutsertakan dalam pengembangan tempat-tempat istirahat dan pelayanan di sepanjang tol.

Kemungkinan atau peluang baru karena terbangunnya jaringan tol harus ditangkap dengan jeli dan cerdas oleh para pelaku usaha lokal. Koridor tol dapat dikembangkan menjadi koridor ekonomi. Pemerintah perlu menyusun aturan yang memungkinkan koridor tol mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.

Optimalkan kehadiran infrastruktur tol sebagai prasarana angkutan orang, barang, dan logistik ekonomi. Karena itu, pergerakan barang dari sentra produksi ke pasar menjadi lancar. Biaya logistik bisa ditekan, pemasaran produk lokal dapat ditingkatkan, dan investor luar ditarik berinvestasi ke daerah sehingga mendorong perekonomian lokal dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata.

Pengembangan ekonomi di koridor tol diharapkan dapat menjaga sekaligus mendorong roda ekonomi dalam negeri agar tetap bergerak melalui investasi di daerah-daerah. Keberadaan Trans-Jawa dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa sebagai pusat perekonomian nasional. Sementara itu, kehadiran Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi, dan Trans-Papua, kelak harus mampu mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.

Infrastruktur sosial

Pembangunan infrastruktur fisik juga harus diiringi pembangunan infrastruktur sosial. Pembangunan infrastruktur sosial yang tepat akan dengan cepat menurunkan jumlah orang miskin, mengatasi ketimpangan kesejahteraan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur sosial fokus pada pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan akses terhadap pangan.

Penyediaan pendidikan yang tepat akan membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan keluar dari kemiskinan. Akses pada layanan kesehatan akan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat, seperti menurunkan angka kematian ibu hamil dan melahirkan. Akses pangan sejak dini agar anak-anak mendapatkan makanan bergizi seimbang, memiliki fisik dan kecerdasan tinggi, generasi yang siap bersaing di dunia kerja, serta terhindar dari penyakit degeneratif.

Ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial yang berkualitas dapat mewujudkan pemerataan hasil pembangunan, menumbuhkan ekonomi lokal yang inklusif, menghadirkan keadilan sosial masyarakat, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Indonesia, menurut Presiden Joko Widodo, ialah ikhtiar pemerintah untuk mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mendayung sampan mencapai tujuan, perahu dipacu agar laju. Membangun infrastruktur sektor unggulan, agar tercapai Indonesia Maju.