ASN Rawan Terkontaminasi Radikalisme

RADIKALISME tampaknya tidak hanya menyusup di kalangan orang-orang yang dikenal menganut garis keras dan eksklusif. Ketika penyebaran radikalisme makin mudah dan masif melalui dunia maya, nyaris seluruh kelompok masyarakat menjadi rawan terpapar radikalisme.

Kelompok-kelompok strategis di masyarakat, seperti TNI, Polisi, mahasiswa, dan juga ASN kini menjadi sasaran target penyebaran radikalisme yang potensial. Seperti dipaparkan dalam Editorial Media Indonesia 18 November 2019, saat ini pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan adanya calon pegawai negeri sipil yang terpapar radikalisme.

Ketika pemerintah membuka 152.286 formasi calon pegawai negeri sipil yang tersebar pada 68 kementerian dan lembaga serta 462 pemerintah daerah, bukan tidak mungkin sebagian calon ialah orang-orang yang sudah dan berisiko terpapar radikalisme. Sementara itu, di kalangan orang-orang yang sudah menjadi ASN, saat ini juga bukan tidak mungkin mereka ialah orang yang telah terkontaminasi radikalisme.

Risiko

Sebagai ASN, idealnya mereka ialah bagian dari warga masyarakat yang sepenuhnya mendukung NKRI, sosok-sosok yang moderat, dan tidak memiliki agenda tersembunyi terhadap eksistensi negara.

Kita tahu, ASN ialah orang-orang yang tidak hanya bertugas melayani masyarakat, tetapi mereka cepat atau lambat akan menduduki jabatan strategis yang memiliki akses mengelola anggaran. ASN yang sudah berpengalaman bahkan menjadi bagian dari penentu kebijakan serta program yang didukung anggaran negara.

Bisa dibayangkan, betapa berbahaya dan riskannya ketika calon pegawai negeri yang telah dinyatakan lolos menjadi ASN ternyata merupakan penganut radikalisme--yang berpotensi merongrong eksistensi negara dari dalam.

Dikatakan berbahaya di sini sebab dengan jabatan, kekuasaan, dan ruang lingkup kerja yang diemban, ASN yang terkontaminasi radikalisme bisa saja memasukkan agenda tersembunyinya dalam kehidupan kerja sehari-hari.

Risiko yang mungkin terjadi ketika ASN telah terpapar radikalisme, yaitu, pertama, tugas ASN yang seharusnya memberikan pelayanan publik yang optimal dan nondiskriminatif, sedikit-banyak akan terganggu. Orang-orang yang terpapar radikalisme, kita tahu memiliki sikap yang ekslusif, cenderung intoleran, dan menolak berhubungan dengan orang-orang di luar kelompoknya.

Pelayanan publik yang semestinya dilakukan tanpa pandang bulu berisiko mengalami distorsi karena tindakan pilih kasih yang dilakukan ASN, yang merasa orang yang berbeda sebagai kelompok musuh.

Kedua, ketika ASN yang telah terpapar radikalisme kemudian cenderung mengembangkan kebijakan yang bias kepentingan kelompok dan ideologi mereka yang keliru. Alih-alih memberikan layanan dan mengembangkan program yang berbasis pada kepentingan masyarakat umum, justru dalam praktik mereka cenderung akan melakukan tindakan selektif yang salah dan cenderung bersikap tebang pilih.

Seorang ASN yang terpapar radikalisme dan kemudian menduduki jabatan sebagai hakim, misalnya, mungkinkah dia dapat mengambil keputusan yang benar-benar adil ketika berhadapan dengan kasus yang berhubungan dengan ideologi yang mereka yakini? Seorang Kepala Dinas Sosial, misalnya, mungkinkah mampu bersikap netral dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok lain yang terkena bencana?

Seorang pejabat yang memiliki otoritas dalam menentukan siapa kelompok sasaran dan target program pembangunan, bukan tidak mungkin bersikap bias dan lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri daripada bersikap netral dan adil pada semua kelompok.

Ketiga, risiko jangka panjang yang berbahaya ialah ketika ASN yang telah terpapar radikalisme kemudian memintal jaringannya, memperkuat eksistensi kelompok in group-nya sendiri melalui kebijakan rekrutmen pegawai yang diskriminatif.

Katakanlah seorang ASN yang bekerja di badan kepegawaian dan memiliki otoritas untuk menentukan syarat-syarat seleksi ASN atau memiliki kekuasaan untuk merekrut pekerja magang. Ketika ASN yang bersangkutan telah terpapar radikalisme, jangan kaget jika pelan-pelan ia mulai memasukkan orang-orang kelompoknya dan membangun jejaring yang makin kuat dengan sesamanya.

Deteksi dini

Melihat berbagai risiko yang mungkin terjadi ketika ASN atau calon ASN terpapar radikalisme, sudah sepatutnya pemerintah sejak dini mengantisipasi kemungkinan tubuh birokrasi disusupi ASN-ASN yang memiliki background ideologi yang keliru.

Untuk memastikan ASN kita benar-benar steril dari radikalisme, tentu tidak cukup dilakukan hanya dengan mengandalkan tes kompetensi dasar dan kompetisi bidang. Selain terus melakukan pembinaan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, yang tak kalah penting ialah bagaimana pemerintah melacak rekam jejak digital calon ASN terkait dengan radikalisme.

Memang untuk mendeteksi sejauh mana seorang calon ASN atau ASN sudah terpapar radikalisme, tentu bukan hal yang mudah. Namun demikian, dengan melihat track record dan jejak digital mereka selama ini, sesungguhnya akan dapat diketahui bagaimana orientasi politik dan kadar seseorang telah terpapar radikalisme.

Seorang calon ASN dan ASN yang selama ini terbiasa memproduksi ujaran kebencian, terlibat penyebaran hoaks, pernah bersikap melecehkan Pancasila, dan sejenisnya tentu patut diwaspadai.

Tanpa harus menafikan hak mereka sebagai warga negara dan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai demokrasi, ada baiknya jika pemerintah mengembangkan mekanisme deteksi dini untuk memantau kemungkinan serta seberapa jauh calon ASN dan ASN telah terpapar radikalisme.

Ketika radikalisme telah menyusup ke berbagai kelompok dan menyasar kelompok-kelompok strategis seperti ASN, sudah sepantasnya pemerintah bersikap hati-hati dan mengantisipasi agar tidak kecolongan.

Jangan sampai terjadi ketika pos-pos strategis pelan-pelan mulai dikuasai kelompok radikal dan kita lalai untuk mengantisipasinya. Maka itu, yang dipertaruhkan sesungguhnya bukan hanya kepentingan masyarakat, melainkan juga keutuhan NKRI.