Jangan Sembarang Membabat Alang-alang

DALAM dua bulan terakhir ini, kita dihunjam beberapa aksi terorisme yang mengakibatkan jatuh korban, baik luka-luka maupun mati. Setidaknya ada dua peristiwa yang bisa dicatat di sini. Pertama, penusukan terhadap Menko Polhukam (waktu itu) Wiranto di Banten oleh sepasang suami-istri Abu Rara dan Fitriana. Akibat aksi itu, Wiranto harus dirawat beberapa pekan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta karena luka di perut. Kedua, aksi bom bunuh diri yang dilakukan RMN di Polrestabes Medan. Dalam aksi ini, pelaku tewas dan lima orang lainnya luka-luka.

Tentu saja, otoritas keamanan tidak berdiam diri atas kasus ini. Ada serangkaian aksi antiteroris dilakukan dengan penyergapan dan penangkapan pada beberapa titik jaringan yang dianggap terkait dalam dua peristiwa berdarah itu.

Selain aksi-aksi teroris dan kontraterorisme di antara rentang dua peristiwa itu, juga terjadi dua peristiwa penting yang erat kaitannya dengan langkah-langkah penanggulangan terorisme. Peristiwa itu ialah terbunuhnya Abu Bakar al-Baghdadi pimpinan ISIS pada Oktober 2019 dan pembentukan formasi Kabinet Indonesia Maju yang dianggap berbagai kalangan sebagai kabinet antiradikalisme.

Kematian Abubakar al-Baghdadi tentu saja diharapkan mampu menghentikan aksi-aksi teroris keji yang dilakukan ISIS. Namun, di sisi lain muncul pula kekhawatiran akan ada aksi-aksi balas dendam dari ISIS dengan membangunkan sel-sel tidurnya.

Beberapa pengamat terorisme memprediksi, kawasan Asia Tenggara ialah kawasan yang rentan bagi aksi-aksi balas dendam ISIS, mengingat para kombatan ISIS banyak berasal dari kawasan ini dan sebagian besar di antaranya sudah pulang kampung.

Pembentukan Kabinet antiradikalisme mungkin juga diharapkan mampu mengatasi aksi-aksi teroris yang ada di Tanah Air. Namun, apabila yang dikedepankan hanya pendekatan keamanan, bukan tak mungkin ini malah akan menimbulkan reaksi balik yang kontraproduktif dan berpotensi pada pelanggaran HAM.

Langkah-langkah komprehensif harus dilakukan melampaui pendekatan keamanan. Misalnya, dengan memperbarui sistem pendidikan yang mencerminkan keragaman dan toleransi, memperbarui hubungan antaragama dan keyakinan atas dasar penghormatan pada perbedaan, menjauhkan diri dari politisasi agama, serta melanjutkan langkah-langkah pemajuan kebudayaan dengan merevitalisasi ekspresi seni dan tradisi lokal.

Syarat pokok lain ialah kuatnya komitmen penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, serta perwujudan kesejahteraan sosial untuk mempersempit ketimpangan dan kesenjangan ekonomi.

Perhatian khusus

Pola rekrutmen baru kelompok teroris dengan menggunakan teknologi informasi dan platform media sosial juga harus mendapatkan perhatian khusus. Dalam lima tahun terakhir ini, para pelaku aksi teroris di Tanah Air sangat terkait aktivitasnya melalui platform media sosial, mulai menyerap informasi yang disebarkan media-media kelompok teroris, berkomunikasi dengan kelompok teroris, hingga menyebarkan propaganda kelompok teroris.

Berkaca dari kasus Ika Puspitasari, mantan pekerja migran yang kini menjadi terpidana terorisme, kita bisa melacak bagaimana besarnya pengaruh media sosial mengubah perilakunya, yang semula sekuler menjadi perekrut aktif kelompok ekstremisme kekerasan.

Sebagai pekerja migran yang ada di Hong Kong, selalu digambarkan dengan gaya hidup yang bebas serta keleluasaan berinteraksi dan berkomunikasi, distigma sebagai masa lalu yang penuh dosa. Keinginan untuk lepas dari masa lalu yang dianggap kelam, dijawab dengan banjir informasi dari sumber-sumber provokatif mengenai hijrah dan cara-cara penebusan dosa.

Keinginan Ika untuk 'hijrah' digerakkan dari informasi-informasi mengenai konflik bernuansa agama yang menggambarkan penderitaan kaum muslim. Akhirnya, Ika bisa terhubung dengan propagandis ISIS yang ditugaskan merekrut pendukung melalui media sosial. Hingga kemudian Ika menjadi kader ISIS yang progresif. Tidak hanya mampu merekrut pendukung lainnya, tetapi juga mengumpulkan dana. Tidak mengherankan jika dalam kasus bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Ika Puspitasari dianggap memiliki peran yang kuat sebagai dalang aksi tersebut.

Kelompok pekerja migran, terutama yang di Asia Timur dan Asia Tenggara, memang menjadi incaran perekrutan kelompok teroris. Itu karena posisi strategis sebagai individu yang berjejaring luas, memiliki sumber keuangan, dan keleluasaan berinteraksi melalui media sosial.

Ada beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini, antara lain dengan melakukan cyberpatrol terhadap beberapa platform media sosial, serta kampanye antihoaks. Namun, langkah ini juga harus dibarengi dengan kontranarasi besar-besaran untuk menandingi banjir propaganda proteroris yang setiap hari memenuhi platform media sosial dan grup-grup penerima pesan.

Kelompok ini mencoba merebut pemaknaan atas terminologi 'hijrah', 'jihad', dan 'amaliah' menurut tafsir mereka untuk melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan mereka.

Berkaca dari kegagalan proyek War Against Terrorism AS selepas serangan 11 September 2001, serta proyek deradikalisasi antiterorisme pemerintah Yaman dan Mesir yang mengedepankan tindakan-tindakan represif semata, pemerintah RI harus benar-benar merumuskan langkah yang komprehensif untuk mempersempit ruang gerak kelompok ekstremisme kekerasan dalam menyebarluaskan gagasan dan aksi-aksi terornya. Mengedepankan pendekatan keamanan semata hanya akan membangkitkan dendam dan aksi balasan di kemudian hari.

Tanpa langkah-langkah komprehensif, perang melawan terorisme dengan pendekatan keamanan seperti membabat alang-alang secara serampangan tanpa mencabut akarnya.

Dalam waktu yang singkat alang-alang yang lebat bisa dibabat. Namun, jika akarnya tak disentuh, di kemudian hari alang-alang itu akan kembali tumbuh lebih lebat dan tambah berat untuk dibabat. Bahkan, ular berbisa pun bisa berkembang biak di rumpun alang-alang itu. Maka itu, jangan sembarang membabat alang-alang jika tanpa mencabut akarnya.