Populisme, Bunglon Politik dan PR Jokowi-Ma’ruf

TIDAK ada istilah yang begitu problematik dan definisinya tidak pernah menemukan kata sepakat dalam literasi politik mutakhir, kecuali populisme. Kata ini hadir dengan pemaknaan beragam, bahkan terkadang berbenturan satu sama lain. Mungkin seperti bunglon yang memiliki kemampuan mengubah warna tergantung situasi di setiap negara. Populisme juga punya kelenturan melakukan kawin-mawin dengan ‘ideologi’ setempat berdasar kepentingan yang ada di belakangnya.

Cas Mudde (Setyo Wibowo, 2019) memberikan definisi minimalis ihwal populisme, ‘Sebagai sebuah ideologi (nantinya diperjelas sebagai thin-centered ideology sebuah ideologi mengambang) yang menganggap bahwa masyarakat terbagi secara homogen dan antagonis menjadi dua bagian: rakyat murni versus kaum elite yang busuk, dan ideologi ini beranggapan bahwa politik mustinya perwujudan dari volonte generake/kehendak umum rakyat’ dan ‘populisme bukanlah sebuah ideologi yang ketat, dan bukan pula ideologi yang longgar dan terbuka. Sebagai ideologi mengambang, populisme memiliki semacam world view, tetapi tanpa memberikan distingsi yang secara intelektual bisa diargumenkan dengan kokoh’.  

Tampak satu yang menjadi ciri khas populisme: menjadikan ‘rakyat’ (wong cilik) sebagai atas nama dalam perjuangan politiknya seraya menahbiskan elite dalam balutan citra serba negatif, sewenang-wenang, dan korup. Tentu dalam populisme, kehadiran pimpinan karismatik yang lebih mendekati sosok demagog menjadi satu keharusan.  

Demagog inilah yang dengan retorikanya yang bombastis dan agitatif, sinis menghasut rakyat yang sudah letih untuk tidak lagi percaya pada politik dan seluruh prinsip dasar yang melekat dalam demokrasi: check and balancing, supremasi hukum, kesetaraan, dan pemisahan wewenang.

Populisme menemukan preferensi personalitasnya pada sosok Juan Domingo Peron (1895-1974), atau yang terakhir Jean-Marie Le Pen di Prancis, Wildres di Belanda, Hugo Chavez di Venezuela, Ahmadinejad di Iran, Donald Trump di AS, atau dalam konteks Indonesia, Anies Baswedan yang tampil sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan memainkan isu pribumi dan nonpribumi.

Kaum populis sangat yakin, pemimpin yang diidolakannya mampu  membawa perbaikan dan akan membuktikan janji-janjinya tentang perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Walaupun pada faktanya, pemimpinnya itu sesungguhnya datang bukan dari habitat mereka.

Mereka lahir dan besar sebagai bagian kelas borjuasi. Trump, Le Pen, Berlusconi, Nigel Farage, Boris Johnson, Duterte, Wilder, dan Prabowo, sejatinya, identitas biopolitiknya bukan ‘wong cilik’, melainkan elite yang sejak awal sudah kaya raya. Rumah mewah, kuda mahal, mobil puluhan miliar, penguasaan tanah, serta jet pribadi yang menjadi penanda kelas elite telah mereka miliki jauh sebelum berkiprah di medan politik.

Karena populisme mereduksi politik menjadi sekadar personalisasi ketokohan, pada saat yang sama, terjadi pembungkaman kritisisme kawanan pengikutnya. Apa pun yang dikatakan sang tokoh dianggap sebagai kebenaran yang harus diperjuangkan. Walaupun dengan cara menghinakan akal sehat, melabrak aturan, dan menafikan segenap prosedur.

Tindakan politik irasional dan ugal-ugalan seperti ini, dahulu dibilang Plato sebagai mobokrasi. Fareed Zakaria menyebut populisme sebagai illiberal democracy karena mereka tak percaya lagi dengan konstitusi dan demokrasi.

Populisme sebagai patologi sosial sebab kaum populis hanya mengonversikan kekecewaan publik atas demokrasi elektoral dengan propaganda, bukan pendidikan politik yang terbuka. Dengan karisma, bukan edukasi yang sistematis dan utuh, serta lewat provokasi tendensius, bukan refleksi dalam dan dicarikan jalan keluarnya yang memadai.

Populisme sangat bersemangat. Menggugat keadaan dan mengajukan banyak pertanyaan, tapi tak memiliki kecakapan mengemukakan jawaban dan memberikan jalan keluar.

 

Atmosfer demokrasi

 

Tentu saja populisme tak mungkin berkembang di sebuah negara otoriter, sistem demokrasi memungkinkan apa yang menjadi mimpinya diartikulasikan secara retorik.

Walaupun demokrasi dan populisme sama-sama memainkan frasa ‘rakyat’, tetapi antara keduanya mendefnisikannya secara berbeda. Yang pertama, rakyat dirumuskan sebagai ‘warga negara’ yang inklusif, nondiskriminatif, terbuka, dan mempercayai saluran politik perwakilan lengkap dengan institusi negara sebagai bagian yang harus dilewati. Sementara, dalam populisme yang cenderung emosional, arahnya menerabas segenap aturan itu.

Populisme berdiri dalam pendulum kesangsian antara demokrasi elektoral dan demokrasi plebisit. Antara populisme dan demokrasi ada kekariban sekaligus penghianatan. Populisme sepenuhnya memanfaatkan ruang publik, tapi yang lebih dikedepankan aspek mobilisasi yang tidak rasional. Sebaliknya, dalam demokrasi, yang diutamakan partisipasi dengan menekankan argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Demokrasi mengandaikan kesabaran karena semua pihak diberi kesempatan berbicara, bahkan kalau perlu lewat jalan musyawarah mufakat yang alot dan memakan waktu.

Sebaliknya, dalam populisme, yang nampak ialah ketergesaan karena sejak awal yang dilakukan bukan perubahan fundamental menginjeksikan  kesadaran publik terhadap nilai dan tatanan sosial, melainkan retorika mengungkapkan realitas kesengsaraan yang diakibatkan politisi korup, tidak profesional, dan tak becus mengelola negara. 

Meskipun berkiprah di ruang politis, seperti dikatakan F. Budi Hardiman (2017), populisme justru mewajahkan tindakan apolitis dengan dua alasan. Pertama, politik modern, sekurang-kurangnya dalam pengertian normatif, ialah sebuah proses rasional karena melibatkan argumen dan kepentingan yang dapat dinalar. Namun, gerakan populis justru naik ke panggung politik bukan dengan argumen rasional, melainkan dengan slogan dan alasan sentimental untuk memancing emosi kerumunan.

Sentimental politik dan politisasi sentimen merupakan gaya populisme yang sudah menjadi klasik. Kedua, politik juga bukan perkara personal, melainkan bersangkutan kepentingan politik dan negara. Dalam populisme politik, disempitkan pada figur pemimpin sehingga politik tidak lebih daripada gerakan yang terkait figur bersangkutan. Politisasi sentimen yang berujung pada privatisasi politik membuat gerakan itu berbahaya bagi pertumbuhan rasionalitas publik.

 

PR Jokowi-Amin

 

Mengapa populisme menjadi kiblat tertumpunya harapan massa, ada empat alasan pokok (Wibowo, 2019). Pertama, persepsi bahwa elite politik (dari parpol dominan) dianggap korup. Kedua, gejala kartelisasi kelas politik makin kuat sehingga para elite politik semakin jauh dari basis (konstituen) mereka.

Ketiga, para pemain politik makin kelihatan menjadi ‘kelas tersendiri’ (secara sosiologis, mereka pasti berasal dari kelas menengah ke atas. Dan secara politis, mereka pasti orang-orang moderat, cenderung mengandung asas politicallay correct). Keempat, yang mesti ditelisik, peran media membentuk persepsi publik.

Ke depan, seandainya kerja-kerja politik masih tetap berputar sebatas berburu renten dan transaksi jabatan serta tidak pernah menyentuh aspek substantif mendistribusikan kesejahteraan dan perbaikan ekonomi yang signifikan, korupsi menjamur, dan elite sibuk dengan dirinya sendiri, kondisi seperti ini akan menjadi ladang subur tersemainya populisme yang sejatinya sama sekali tidak memberikan jawaban memuaskan. Kecuali, justru akan menjadi awal bagi terbitnya petaka yang lebih besar:  ancaman terhadap negara, pluralisme, daulat nalar, dan keadaban publik.

Itulah PR besar yang harus diselesikan Jokowi dan Ma’ruf Amin lima tahun ke depan agar Indonesia semakin berdaulat dan politik kembali menemukan adabnya.