Menunggu Kekalahan Arab Saudi di Yaman

PUTRA mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman (MBS) gegabah ketika memutuskan keterlibatan Saudi dalam perang di Yaman menghadapi pemberontak Houthi dukungan Iran dan tentara loyalis mantan Presiden Ali Abdullah Saleh. Koalisi Arab pimpinan Saudi mendukung pemerintahan Presiden Abed Rabbuh Mansour Hadi yang diakui PBB. Kendati perang telah berlangsung lebih dari dua tahun, nyaris tidak ada kemajuan yang dicapai koalisi Arab.

Houthi dan sekutu mereka tetap menguasai seluruh wilayah Yaman utara, termasuk ibu kota Sana'a. Sementara itu, badan-badan PBB mengecam serangan-serangan koalisi terhadap infrastruktur vital negara termiskin di Jazirah Arab itu. Perang telah membuat sekitar 10 ribu orang tewas dan 3 juta orang mengungsi. Ditambah lagi, 500.000 warga Yaman terinfeksi kolera dan hampir 2.000 orang meninggal akibat penyakit itu.

Semua ini akibat serangan koalisi Arab terhadap sistem sanitasi dan pengolahan air, serta rumah sakit. Sekolah-sekolah pun jadi sasaran. Sementara itu, bantuan kemanusiaan internasional sulit mencapai wilayah konflik. Alhasil, kehidupan di Yaman semakin memprihatinkan akibat hancurnya ekonomi negeri. Untuk menyelesaikan masalah Yaman, pada April 2016 PBB mensponsori perundingan perdamaian di Kuwait.

Sayang, perundingan selama tiga bulan itu tidak membuahkan hasil. Karena merasa berada di atas angin, pihak Hadi ngotot agar Houthi dan sekutu mereka mundur dari semua wilayah yang diduduki serta menyerahkan seluruh senjata yang dirampas sesuai dengan Resolusi DK PBB No 2216. Keengganan Houthi dan loyalis Saleh tunduk pada pihak Hadi yang berasal dari selatan harus dilihat dari fakta sejarah, mazhab keagamaan, dan budaya. Yaman Utara dan Yaman Selatan telah terpisah lebih dari satu abad lalu ketika Yaman Utara dijajah Turki Usmani dan Yaman Selatan di bawah dominasi Inggris.

Pada 1967 rakyat di selatan mendepak Inggris dan mendirikan Republik Demokratik Rakyat Yaman dengan ibu kota Aden. Yaman Utara telah lebih dulu merdeka dari penjajah Turki, tetapi pada 1962 kaum nasionalis memberontak terhadap kaum konservatif atau royalis. Perang saudara berlangsung selama enam tahun yang berujung pada kemenangan kaum nasionalis, yang kemudian mendirikan Republika Arab Yaman dengan ibu kota Sana'a. Pada 1990 terjadi unifikasi kedua Yaman. Namun, pada 1994 pihak selatan memberontak yang bisa dipadamkan pihak utara.

Dari segi mazhab keagamaan pun berbeda antara Yaman Selatan dan Yaman Utara. Mayoritas penduduk Yaman Selatan menganut Sunni mazhab Syafi'i, ditambah minoritas mazhab Maliki, Hanafi, dan Ikhwanul Muslimin, total sebanyak 60%. Mayoritas populasi Yaman Utara menganut mazhab Syiah Zaidiyah. Kedudukan penting dalam struktur kaum Zaidi ialah imam, yang merupakan kedudukan keagamaan sekaligus politik.

Ada 14 syarat yang harus dipenuhi untuk mengklaim legitimasi bagi posisi itu. Salah satu keniscayaan ialah sang imam harus pemeluk Syiah Zaidiyah dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad SAW. Pandangan-pandangannya tentang masalah keyakinan, moral, organisasi sosial, keadilan, dan banyak lagi aspek perangai manusia kecuali pandangan hukum pidana yang tetap berada di bawah hukum kesukuan--mendominasi kehidupan warga Yaman Utara.

Krisis yang sekarang terjadi juga tak lepas dari pemberontakan kaum Zaidi di bawah pimpinan klan Al-Houthi terhadap pemerintah pusat pada 2004. Itu disebabkan pemerintahan Saleh yang korup dan antidemokrasi tidak membawa kemakmuran dan kesejahteraan. Setahun kemudian Houthi naik pitam karena Saleh membuat referendum untuk mengubah konstitusi yang memberi jalan bagi putranya untuk berkuasa menggantikan dirinya. Puncak kemarahan Houthi terjadi pada 2011 segera setelah meletus Arab Spring.

Tekanan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC)--terdiri dari Oman, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi--pimpinan Saudi memaksa Saleh lengser untuk digantikan Hadi.
Sayang, Hadi tak mampu mengatasi masalah ekonomi dan politik sehingga memberi alasan pada Houthi untuk terus memberontak. Tak dinyana, Saleh, yang masih memiliki pengaruh di birokrasi dan militer, mendukung Houthi.

Fakta-fakta itu menciptakan determinasi Houthi dan loyalis Saleh untuk melawan pihak selatan. Rintangan lain yang dihadapi koalisi Arab dalam menaklukkan lawan mereka ialah perselisihan UEA dan Hadi (loyalis Saudi) serta ketidakkompakan koalisi Arab. UEA marah pada Hadi yang memecat Gubernur Aden Mayor Jenderal Aidarous Zubaidi dan Perdana Menteri Khaled Mahfoud Bahah, keduanya loyalis UEA. Sementara itu, Hadi kesal karena UEA menekannya agar mengangkat loyalis UEA menduduki posisi-posisi strategis di tubuh militer dan keamanan.

UEA pun berselisih dengan Saudi terkait dengan ditolaknya pesawat pengangkut mata uang Yaman yang dicetak di Rusia oleh UEA. Kedua kerajaan itu memiliki pengaruh di wilayah berbeda di Yaman. Saudi mengontrol wilayah utara dan timur, sementara UEA mengendalikan wilayah selatan dan Aden. Bank Sentral Yaman (BSY), yang loyal pada Saudi, menuduh UEA menghambat masuknya mata uang Yaman dari Rusia ke kantor BSY di Aden sehingga ekonomi Yaman tercekik.

Perkembangan yang tak diharapkan ini, ditambah ketiadaan prospek kemenangan dalam perang, biaya perang yang cukup besar di saat Saudi sedang kesulitan uang, dan makin lunturnya dukungan rakyat Yaman terhadap Hadi, pada pertengahan Agustus ini MBS mengatakan kepada Martin Indyk (mantan dubes AS untuk Israel) dan Steven Hadley (mantan penasihat keamanan nasional pada masa pemerintahan George W Bush) bahwa Saudi bermaksud mengakhiri perang di Yaman.

Itu diharapkan dapat dilakukan setelah rekonsiliasi dengan Iran. Raja Salman bin Abdul Aziz dan MBS pun telah menghubungi Baghdad untuk menjadi perantara bagi perbaikan hubungan Riyadh dan Teheran. Namun, bagaimana hal itu bisa terjadi bila Saudi menuntut Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran sebagai salah satu syarat penyelesaian krisis Qatar?