OCA Mengkritik Penyelenggaraan APG

DEWAN Olimpiade Asia (OCA) mengeluhkan adanya penyelenggaraan Asian Paragames 2018 di Jakarta pada 6-13 Oktober mendatang. Dalam surat yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, OCA mengaku tidak setuju ada penyelenggaraan pesta olahraga lain sebelum dan sesudah Asian Games.

Menurut OCA, multiajang tersebut menyalahi konstitusi mereka yang menyebutkan 'tak boleh ada pesta olahraga lain dalam waktu 120 hari sebelum dan sesudah Asian Games'.

"Intinya memang ada permintaan dari OCA mengingat APG diadakan tidak lama setelah Asian Games. Mereka meminta APG diundur sampai Desember, tetapi saya katakan tidak bisa karena persiapannya sudah jalan," ujar Gatot S Dewabroto, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, di Jakarta kemarin.

Gatot menjelaskan Kemenpora akan bersurat balik ke OCA untuk meyakinkan mereka tentang keputusan Indonesia menggelar APG.

"Intinya kita melihat pertandingan di Incheon selisih waktu penyelenggaraannya hanya dua pekan dan Olimpiade dengan Paralimpiade juga tidak lama selisih waktunya. Kemudian Persiapan APG juga sudah cukup lama dan sudah masuk agenda negara-negara lain."

Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara Asian Para-games (Inapgoc) Raja Sapta Oktohari meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi langsung surat keluhan OCA. Pasalnya, keputusan penyelenggaraan APG pada Oktober atau 34 hari setelah Asian Games 2018 telah diputuskan jauh-jauh hari.

"Itu persoalan komunikasi saja karena OCA beralasan baru mengetahui APG setelah Asian Games. Mereka mengatakan penyelenggaraan kegiatan lain setelah Asian Games melanggar kontrak tuan rumah," ujar Okto.

Sekolah diliburkan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meliburkan semua sekolah selama pelaksanaan Asian Games. Hal itu dipastikan seusai rapat koordinasi antara Pemprov DKI dan Inasgoc. Para siswa akan diberi tugas untuk meramaikan multiajang terbesar tersebut.

"Kita memutuskan untuk meliburkan sekolah di wilayah DKI. Bukan hanya yang di sekitar arena dan kampung atlet," kata Wagub DKI Sandiaga Uno di Balai Kota, kemarin.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Sopan Adrianto menjelaskan tugas yang diberikan kepada siswa disesuaikan dengan mata pelajaran di sekolah. Jadi, libur yang dimaksud bukan berarti seperti libur semester.

"Misalnya bahasa Indonesia, ceritakan apa yang terjadi di situ. Kerjakan tugas sesuai mata pelajaran. Nanti kan tidak libur full ya, ada penugasan-penugasan. Tidak libur seperti liburan. Nanti kita berikan modulnya."

Untuk menggantikan jam belajar yang hilang itu, dinas pendidikan berencana menggantikannya dengan waktu libur semester pada Desember.

Selain itu, Sandiaga juga berencana mengatur jam kerja pegawai perusahaan swasta yang kantornya berada di sekitar arena, khususnya di jalan Sudirman-MH Thamrin. "Untuk perkantoran, kita akan mengatur jam masuknya, terutama yang di sekitar venue."

Hal itu lantaran Dinas Perhubungan DKI dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melakukan rekayasa lalu lintas.

Pada kesempatan yang sama, Pemprov DKI berencana menggratiskan pajak reklame iklan terkait dengan Asian Games 2018. Hal itu guna menyemarakkan multiajang itu. "Sepanjang sponsornya hanya menyampaikan logo dan nama usaha, dapat dibebaskan pajaknya," tutur Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Edi Sumantri.

(Nic/Ssr/R-2)