Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
TUJUH bulan jelang pelaksanaan multi ajang Asian Games 2018, Panitia Penyelenggara Asian Games (Inasgoc) mengaku mengalami defisit anggaran. Inasgoc membutuhkan tambahan dana sebesar Rp1,1 triliun. Kekurangan dana tersebut telah diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebelumnya, pemerintah akan memberikan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk kebutuhan penyelenggaraan Asian Games 2018 kepada Inasgoc. Dari total anggaran itu, dana Rp1,79 triliun akan dikucurkan segera.
Namun, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Seskemenpora) Gatot S Dewabroto mengatakan anggaran sebesar Rp1,79 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) belum mencukupi.
“Karena itu, kami sedang berkoordinasi dengan Kemenkeu tentang kekurangan anggaran yang dibutuhkan Inasgoc karena dana Rp1,79 triliun dari APBN itu dianggap masih kurang,” jelas Gatot kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
“Usulan tambahan yang diminta mencapai Rp1,1 triliun dan tengah dikaji Kemenkeu,” ujar Gatot. Gatot yang juga menjabat sebagai penanggung jawab keuangan Inasgoc tersebut menambahkan, dana Rp1,1 triliun di antaranya dibutuhkan untuk pembayaran uang muka venue-venue Asian Games 2018 dan acara pembukaan-penutupan Asian Games 2018. “Semula anggaran tambah-an itu akan dipergunakan untuk penyelenggaraan test event Asian Games, tapi rapat pimpinan Inasgoc pada perte-ngahan Januari menyepakati kejuaraan uji coba menggunakan anggaran yang masih ada,” imbuh Gatot.
Masih proses
Di sisi lain, pencairan anggaran pemusatan latihan nasional (pelatnas) Asian Games 2018 masih dalam proses. Menurut Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana, pada pekan ini ada beberapa cabang olahraga (cabor) yang sudah mengumpulkan surat perintah membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). “Kemarin itu sudah ada delapan cabor yang selesai dan sore ini (30/1) mungkin beberapa cabor lain sudah menyusul SPM-nya,” jelas Mulyana.
“Kalau sudah ada SPM, kami tinggal terima surat perintah pencairan dana (SP2D) dari KPPN dan kalau ini sudah diterima, ya tinggal menunggu cairnya saja ke cabor langsung, bukan ke kami,” ujar Mulyana.
Mulyana menambahkan, proses pencairan dana sedikit terhambat karena terdapat proposal dari induk cabor yang masih harus direvisi. Meski demikian, bagi cabor yang telah menyerahkan SPM ke KPPN, pekan ini akan langsung dicairkan. “Yang dibalikkan itu misalnya karena pertama, ada kesalahan nomor surat keputusan (SK) yang sama. Kedua, tidak ada rincian kebutuhan peralat-an, dan itu harus didetailkan lagi, tidak bisa gelondongan angkanya,” paparnya. Mulyana mengatakan beberapa cabor telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, di antaranya cabang tenis lapangan, angkat besi, dan bulu tangkis, sedangkan rowing kalau peralatan sudah dilengkapi sesuai anggaran, bisa langsung SPM kepada KPPN,” pungkas dia. (Rul/R-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved