PBSI Bekukan Pengprov Sumut

SEJUMLAH Pengurus Kota/Kabupaten Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) se-Sumatra Utara menolak keputusan pembekuan Pengurus Provinsi PBSI Sumut.

Beberapa pengurus dari Deli Serdang, Simalungun, Pematangsiantar, dan Tapanuli Utara meminta agar keputusan itu dicabut karena berdampak pada dualisme kepengurusan. Sebab, setelah pembekuan itu, Pengurus Pusat (PP) PBSI membentuk pejabat sementara atau caretaker.

Pembekuan Pengprov Sumut disebabkan penyelenggaraan Musyawarah Kota Luar Biasa PBSI Medan dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Tim investigasi PP PBSI menyimpulkan, Muskotlub Medan tidak sah karena tidak memenuhi syarat, alasan dan prosedur. Pengprov Sumut tetap nekat mendukung adanya Muskotlub Medan dan bahkan melantik kepengurusan baru.

"Kami berharap SK (surat keputusan) itu dicabut karena membuat pembinaan bulu tangkis di Sumatra Utara berhenti. Saat ini, kami semua saling curiga," ujar Ketua PBSI Deli Serdang, Datuk Selamat Fery, di Kantor KONI Pusat, Jakarta, Senin (11/9).

Fery menambahkan, dia dan rekan-rekannya sudah mendatangi PP PBSI dengan harapan pembekuan dicabut. Selain itu, mereka juga menemui Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman agar juga membatalkannya.

Sementara itu, Fery meminta semua orang mulai di tingkat pusat hingga daerah bersabar karena kepengurusan PBSI Sumut di bawah kendali Johannes IW akan berakhir tahun depan.

"Kepengurusan ini hanya sampai 2018, jadi tinggal sebentar lagi. Biarkan kepengurusan Pak Johannes mengabdikan diri sampai selesai," terangnya. (OL-2)