Memutus Rantai Kematian Ibu Hamil

KEHAMILAN kerap menjadi momen paling membahagiakan dalam perjalanan bahtera rumah tangga. Namun, sering muncul gangguan selama proses kehamilan yang bisa bermuara pada potensi kematian.

Indonesia sendiri merupakan negara yang tingkat kematian ibu hamilnya cukup tinggi dan hanya mengalami sedikit perbaikan selama beberapa tahun terakhir.

Mengutip data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan bahwa angka kematian ibu (AKI) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup.

Kendati metodologi penelitian SDKI masih diperdebatkan dan mengundang kontroversi, Dirjen Gizi Kesehatan Ibu Anak (KIA) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Anung Sugihantono mengakui bahwa AKI di Indonesia tergolong besar.

Data lain, yakni laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sampai ke tingkat nasional, pada 2013 tercatat angka kematian mencapai 5.138. Pada 2014, AKI mengalami sedikit penurunan menjadi 4.983.

"Merujuk laporan itu, artinya per tahun ada 5 ribu kematian ibu di Indonesia dari 5,5 juta kehamilan per tahun. Bagi kita, jumlah kematian itu besar," ungkap Anung saat ditemui di ruang kerjanya, Jakarta, Kamis (17/12).

Sejatinya, faktor penyebab kematian ibu beragam. Namun, masalah kurangnya sel darah merah (anemia) pada ibu hamil, minimnya kemampuan tenaga kesehatan di daerah dan terbatasnya sarana kesehatan, khususnya di wilayah Timur, menjadi faktor determinan tingginya kematian. "Saya selalu mengatakan input kita jelek. Artinya, sejak awal status kesehatan remaja dan ibu itu buruk," kata Anung.

Dia mencontohkan angka kematian ibu tertinggi justru terjadi di segmen usia 15-24 tahun dan pada kelompok 30-35 tahun. Hal itu terjadi lantaran hampir 48% anak remaja putri di usia 11-15 tahun mengidap anemia. Kemudian pada usia 15-19 tahun, jumlahnya melonjak menjadi 65%.

Anemia terjadi lantaran mereka kekurangan suplemen zat besi, asamfolat dan vitamin B12. Kurangnya asupan merupakan imbas dari kurang diperhatikannya masalah gizi. Pengidap anemia memiliki risiko tinggi terjadinya perdarahan saat persalinan. Selain itu, anemia bisa menyebabkan kelahiran prematur dan depresi setelah melahirkan.

Berkenaan dengan sarana, Anung mencontohkan belum semua rumah sakit (RS) memiliki unit transfusi darah (UTD) kendati fasilitas itu sudah tersedia di setiap kabupaten/kota. Imbasnya, bila terjadi perdarahan dalam persalinan, RS hanya mengandalkan donor yang terkadang sulit mencarinya dalam waktu singkat.

Percepatan
Berkaca dari hal itu, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat terus berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas.

Menurut Anung, sejumlah program telah dirilis sebagai upaya percepatan penurunan angka kematian ibu. Di antaranya menempatkan tenaga kesehatan dalam jumlah dan kualitas sesuai standar, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan menjamin terlaksananya rujukan efektif pada kasus komplikasi melalui penyediaan pelayanan PONED dan PONEK 24 jam selama 7 hari.

Selain itu, pemerintah juga memobilisasi masyarakat untuk pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dengan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan penjaminan dukungan pemda terhadap regulasi yang mendukung pelaksanaan program kesehatan.

Di samping itu, juga dilakukan peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan swasta. Hal ini didukung dengan penguatan sistem pembiayaan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Bina Kesehatan Ibu Kemenkes, Gita Maya Koemara Sakti, pun menilai pemecahan masalah kesehatan ibu dan bayi haruslah continuum of care, yakni mulai dari hulu sampai ke hilir, mencakup sebelum masa hamil, masa kehamilan, persalinan, dan nifas. (PO/HT/LN/FL/N-1)