Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEBANYAK 169 pegawai tidak tetap (PTT) terdiri atas bidan dan perawat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Mereka dinyatakan lulus seleksi administrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Kesehatan.
"Gaji mereka sudah dialokasikan dari APBD pemkab. Ini konsekuensi ketika jumlah pegawai kita bertambah, APBD harus dialokasikan untuk penggajiannya," sebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Didi Supardi, kemarin.
Pengangkatan bidan dan perawat itu dinilai menjadi jalan keluar membengkaknya jumlah PTT di lingkungan Dinkes Sukabumi saat ini.
Ia pun berharap proses pengangkatan PTT bisa berjalan berkesinambungan.
Seleksi administrasi dan kesehatan para PTT kesehatan itu dilakukan melalui sistem computer assited test (CAT) untuk meminimalkan intervensi.
"Proses seleksinya dilakukan di Bandung," tambah Didi.
Di Kabupaten Tasikmalaya, sebanyak 144 bidan PTT dinyatakan lulus seleksi akademik dan kompetensi dasar CPNS, tetapi belum tentu diangkat menjadi PNS. Mereka masih harus mengikuti seleksi administratif dan wawancara.
"Bidan yang lulus akan melakukan pemberkasan dan pengarahan karena mereka baru lulus seleksi akademik dan tes kompetensi dasar," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya Iin Aminudin.
Sebanyak 12 bidan PTT di Kota Pangkalpinang bisa bernapas lega setelah resmi diangkat sebagai PNS per 1 Maret 2017 lalu. Hanya satu yang dinyatakan tidak lulus tes.
Pemkot Kupang, NTT, juga mengangkat 17 bidan PTT menjadi PNS. Kepala Dinkes Kupang Ary Wijaya mengatakan bidan-bidan itu mengikuti tes calon PNS sejak 2016. "Hasil tes baru diserahkan kepada Pemkot Kupang pada akhir Februari 2017. Hasilnya semua bidan lulus," katanya.
Menurutnya, pengangkatan PTT kesehatan menjadi PNS disesuaikan dengan jumlah anggaran yang disiapkan dalam APBD.
Tanyakan nasib
Sekitar 163 bidan PTT di Kabupaten Cirebon resah karena ketidakjelasan status kepegawaian mereka. Mereka mengeluh lambatnya pengumuman pengangkatan sebagai PNS oleh otoritas terkait.
Padahal, seluruh daerah, termasuk BKPSDM Kabupaten Cirebon, sama-sama telah mengambil berkas penetapan pada 21 Februari 2017 lalu. "Seharusnya, penyerahan penetapan ASN TMT 1 Maret 2017 ini," kata Ketua Forum Bidan Desa (Forbides) Kabupaten Cirebon Lestari.
Namun, menurut Kepala Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian BKPSDM Kabupaten Cirebon Andri Budiman, pihaknya telah mengumumkan bidan PTT yang lulus seleksi CAT, kemarin.
Dari 163 bidan PTT yang mengikuti tes tersebut, sebanyak 142 bidan dinyatakan lulus seleksi. "Hingga kini kami masih menunggu juklak pengangkatan PNS dari BKN," sahut Andri.
Senada, Kepala BKD Lampung Zaini Nurman mengatakan, pihaknya menunggu petunjuk pusat. Hal sama diutarakan Kepala Bidang Kepegawaian BKDD Mesuji Andri Umum. "Kita masih menunggu hasilnya." (UL/AD/NV/RF/PO/N-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved