Pilkada Berakhir dengan Damai

ANGIN segar ditiupkan Stefanus Malak. Mantan Bupati Sorong itu mengakui keunggulan pesaingnya saat berkontestasi dalam pemilihan Gubernur Papua Barat. "Kami siap kalah dan menang. Saya dan calon wakil gubernur Ali Hindom menerima kekalahan ini," papar Stefanus, di Sorong, kemarin.

Ia juga memastikan tidak akan menggugat hasil rekapitulasi suara yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Papua Barat. "Kalah menang itu biasa dalam pertarungan pilkada. Karena itu, saya mengajak semua pasangan calon dan para pendukung untuk berpikir ke depan, bukan melihat ke belakang."

Stefanus menilai pilkada di Papua Barat sudah dilalui secara benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Tidak ada kecurangan dan tidak ada beban yang ditinggalkan seusai pilkada," tegasnya.

Hasil penghitungan suara pilkada Papua Barat menempatkan pasangan Dominggus Mandacan-Muhammad Lakotani sebagai peraih suara terbanyak, menyisihkan Stefanus Malak-Ali Hindom, dan petahana wakil gubernur Irene Manibuy yang berpasangan dengan Abdullah Manaray.

"Pilkada Papua Barat dimenangi pasangan calon Dominggus-Lakatoni. Tidak ada pasangan calon yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi sehingga agenda selanjutnya, kami akan menggelar rapat pleno penetapan gubernur-wakil gubernur terpilih," papar Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana.

Ia berharap para pasangan calon dan warga Papua Barat legawa dengan hasil pilkada ini sehingga suasana damai bisa terus terjaga.

Di Brebes, Jawa Tengah, KPU juga memastikan tidak ada pasangan calon yang menggugat ke MK. "Pasangan Suswono-Ahmad Mutatqim tidak menggugat kemenangan Idza Priyanti-Narjo. Masyarakat juga tidak ada yang melayangkan gugat-an ke MK," kata Ketua KPU Brebes Muamar Riza Pahlevi.

Karena itu, pihaknya melaju ke tahapan selanjutnya, yakni penetapan pasangan Idza-Narjo sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. "Penetapan dilakukan pada 8 Maret. Pelantikan belum dijadwalkan ka-rena masa jabatan Idza-Narjo sebagai petahana baru selesai 4 Desember," lanjutnya.

Papua bermasalah
Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui Pilkada Serentak 2017 di 11 kabupaten dan kota lebih bermasalah daripada Pilkada 2015. Pada 2015, pemungutan suara ulang hanya dilakukan di Kabupaten Mamberamo Raya. "Pada 2017 ini, panitia pengawas pemilihan sudah merekomendasikan pemungutan suara ulang di beberapa kabupaten. Salah satunya di Jayapura, yang harus dilakukan di 236 tempat pemungutan suara di 17 distrik," tuturnya Lukas.

Dia berharap berbagai permasalahan yang terjadi selama pemungutan suara dapat segera diselesaikan. "Kami berharap tidak ada konflik yang dampaknya dapat merugikan masyarakat."

Terkait dengan kerusuhan di Su-gapa, Kabupaten Intan Jaya, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw mengakui kecolongan. "Intan Jaya masuk zona rawan dua. Karena itu, kami lebih berkonsentrasi di beberapa daerah yang lebih rawan, seperti Tolikara, Lanny Jaya, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Puncak Jaya." (JI/MC/Ant/N-2)