Batuk Antar 4 Nyawa Temui Maut

KUCURAN dana dari Pemerintah Provinsi Bali untuk kesehatan warga sebesar Rp115 miliar per tahun ternyata tidak membuat semua penduduk bisa berobat. Terbukti empat nyawa melayang di Kabupaten Buleleng, kemarin, karena putus asa menderita penyakit menahun dan tidak mampu berobat.

"Kasus di Buleleng benar-benar mencoreng Bali. Apalagi, korban tidak tahu cara untuk bisa mendapat layanan kesehatan warga miskin karena kendala administrasi," papar Kepala Biro Humas dan Protokol, Pemerintah Provinsi Bali, Dewa Made Mahendra Putra, di Denpasar, kemarin.

Ia menambahkan Bali memiliki program pelayanan kesehatan gratis bernama Jaminan Kesehatan Bali Mandara. Karena amanat undang-undang, sejak Januari lalu, program ini diintegrasikan ke jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS Kesehatan.

Namun, lanjut dia, Pemprov Bali tetap membayar iuran bagi warga bukan penerima bantuan iuran. Tahun ini mereka membayar Rp115 miliar ke BPJS Kesehatan.

Sosialisasi kepada warga juga terus digencarkan, lewat baliho, media massa dan petugas yang langsung terjun ke masyarakat. Kepala desa, kepala lingkungan, ketua RT seharusnya juga ikut berperan.

"Seharusnya tidak ada alasan bagi warga untuk tidak bisa berobat. Kami akan turun ke Buleleng untuk mendalami lagi kasus ini sehingga di masa mendatang tidak ada kejadian serupa," tandas Dewa Made.

Sakit batuk
Keputusan nekat ditempuh Kadek Artaya, 32, warga Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Buleleng, kemarin. Bersama istrinya, Kadek Suciani, 27, dan dua anak mereka: Putu Wahyu Adi Saputra, 6, serta Kadek Dwi Cahya Putti, 3, keluarga ini bunuh diri dengan cara meminum racun serangga.

Saat ditemukan Made Suardana, 60, ayah Artaya, kondisi mereka sudah tidak sadar. Upaya membawa keempatnya ke puskesmas juga sia-sia. Mereka kejang dan akhirnya meregang nyawa. "Keluarga menolak mereka diautopsi. Kami juga yakin bahwa kejadian ini murni bunuh diri karena tidak ada tanda-tanda bekas kekerasan," ungkap Kepala Polres Buleleng, Ajun Komisaris Besar Made Sukawijaya.

Di lokasi, polisi menemukan bekas racun pestisida dan botol minuman ringan.

Kepolisian mendapat informasi dari keluarga bahwa salah satu anak keluarga ini menderita sakit batuk yang tidak kunjung sembuh. Ia sempat dibawa ke rumah sakit dan dirawat inap.

Artaya membayar biaya rumah sakit itu dari uang yang ia dapat dengan cara meminjam ke tetangga. Di rumah, sang anak tidak kunjung sembuh, bahkan batuk menular ke istrinya.

Keluarga ini semula memegang kartu Jaminan Kesehatan Bali Mandara. "Namun, sejak diintegrasikan ke Jaminan Kesehatan Nasional, korban belum bisa mengurusnya. Kami menduga kondisi itu yang menyebabkan mereka mengambil jalan pintas," sambung Made Sukawijaya.

Di Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulawesi Selatan berjanji akan meningkatkan pengarusutamaan gender dan hak anak, serta mewujudkan keluarga berkualitas. "Kami akan terus berusaha meningkatkan kinerja pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," janji Kepala Dinas PPPA Andi Murlina.

Tantangan dinas ini, lanjut dia, ialah kasus-kasus ekploitasi, penelantaran, perundungan seksual, dan kekerasan fisik. Tahun lalu kasus yang dilaporkan mencapai 72 kejadian. (RS/LN/AB/AD/N-2)