Rapat Pleno KPU Jepara Memanas

RATUSAN warga berunjuk rasa di depan Kantor KPU Jepara, Jawa Tengah, saat berlangsung rapat pleno rekapitulasi suara hasil pemilihan kepala daerah (pilkada), kemarin. Mereka mendesak pelaksanaan pilkada ulang dan juga meminta komisioner KPU diberhentikan karena banyak melakukan kesalahan.

Koordinator aksi, Sofyan Hadi, mengatakan mereka mendorong pilkada ulang karena KPU Jepara tidak kredibel dan tidak dapat menjadi penyelenggara yang baik.

"Contohnya ada ketua KPPS yang menjadi tim sukses dan membagi-bagikan uang agar warga mencoblos pasangan calon tertentu, itu terbukti dan hanya dikenai sanksi diberhentikan," ujar Sofyan.

Sementara itu, di ruang rapat, saksi dari pasangan calon nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman, Pratikno, mempertanyakan data 53.632 lembar surat pemberitahuan (form C6) yang ditarik KPU sehingga sangat merugikan para calon pemilih karena hak-hak mereka dicabut.

Namun, Ketua KPU Jepara Haidar Fitri mengatakan penarikan 53.632 form C6 itu sesuai dengan kriteria, yakni meninggal dunia sebanyak 3.872 lembar, pindah alamat 3.946 lembar, tidak dikenal 4.030 lembar, tidak dapat ditemui 26.214 lembar, dan lain- lain 15.570 lembar.

"Kita mempunyai data semua nama dan alamat orang yang meninggal tersebut, termasuk pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui, dan lain-lain," kata Haidar Fitri.

Namun, ketika Pratikno meminta KPU memberikan data sesuai nama dan alamat, Haidar tidak menjawab secara jelas.

Di Tebo, Jambi, ribuan warga mengepung Aula Kantor Bupati Tebo, Jambi, yang menjadi lokasi rapat pleno rekapitulasi suara hasil pilkada, kemarin. Demonstrasi sempat berlangsung ricuh dan terjadi aksi saling dorong dan lempar batu antara pedemo dan ratusan aparat kepolisian yang menjaga ketat area lokasi rapat pleno. Namun, Kapolres Tebo AKB Budi Rachmat berhasil menenangkan massa.(AS/AD/SL/X-10)