Seruan Kotak Kosong Menggema di Buton

PULUHAN warga Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, melakukan aksi keliling kampung hingga pasar untuk meminta warga memilih kotak kosong saat Pilkada Serentak 15 Februari 2017 mendatang.

Pilkada Buton diikuti calon tunggal Bupati Buton yang juga petahana saat ini, Samsu Umar Abdul Samiun yang tersandung kasus suap dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sambutannya positif. Selama ini masyarakat yang ingin memilih kotak kosong belum paham tata cara pencoblosannya. Berhubung calon tunggal baru terjadi kali ini di pilkada Buton," ucap Idrus Jumu, Korlap aksi relawan kotak kosong pilkada Buton, kemarin.

Selain itu, sambung Idrus, aksi ini dilakukan guna menangkal berembusnya isu pemilih kotak kosong akan diproses secara hukum.

Ia menyayangkan tindakan KPU dan Panwaslu yang tidak menyikapi serius aksi-aksi teror, intimidasi, dan pencekalan terhadap para relawan. "Selama sosialisasi pencoblosan kotak kosong, kami kerap mengalami intimidasi dan larangan dari tim sukses pendukung calon tunggal.

" Hal yang sama dialami para relawan kotak kosong di pilkada Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka terus melakukan pemantauan laporan teror yang menimpa para relawan selama ini tidak ditindaklanjuti aparat.

"Termasuk yang terakhir perusakan mobil saya oleh orang yang tidak dikenal seusai talk show di TV lokal," ungkap Ketua Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP) Pati Sutiyo kepada Media Indonesia.

Tak hanya preman bayar-an, intimidasi dilakukan aparat seperti pencopotan baliho dan poster pemenang-an kotak kosong oleh Satpol PP dengan alasan tidak ada regulasi hingga perusakan posko pemenangan kotak kosong.

Terkait dengan perusakan mobil, Kepala Polres Pati Ajun Komisaris Besar Ari Wibowo mengaku pihaknya telah menerima laporan. Selanjutnya, telah dilakukan olah TKP dan pemeriksaan barang bukti, yakni mobil yang dirusak. "Po lisi masih melakukan penyelidikan," tukasnya. Sebelumnya, Ketua KPU Pati Much Nasich mengiyakan kotak kosong hingga kini belum memiliki regulasi sehingga tidak dianggap sebagai peserta pemilu.

Belum cukup
Koordinator Nasional Jaring-an Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, mengingatkan ada empat potensi tindakan pelanggaran yang bisa terjadi menjelang Pilkada Serentak 2017. Yang berada di urutan pertama ialah adanya ucapan intimidatif dan saling serang dengan materi pemberitaan bohong atau hoax serta materi kampanye negatif.

"Instrumen pengawasan yang disediakan jelas tidak cukup mampu mengimbangi kecepatan penyebaran kampanye negatif tersebut, perlu banyak pihak yang harus diajak bekerja sama," katanya.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diberikan Bawaslu Sumsel, ada lima wilayah yang masuk zona merah. Di wilayah ini, masyarakat rentan tidak mencoblos dalam pilkada Muba.

Kondisi keamanan di Kabupaten Takalar, Sulsel, sejauh ini berada di zona hijau alias masih terkendali.

Warga Kota Sorong, Papua, menyambut positif tindakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang akan membubarkan aksi 112 saat masa tenang Pilkada Serentak 2017.

Sementara itu, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, melakukan sosialisasi Pilkada Aceh di LP Lambaro, Aceh Besar, Selasa (7/2).

KPU Cilacap, Jawa Tengah, menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS) di Pulau Nusakambangan. Di pulau setempat, ada enam TPS yang disiapkan, sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cilacap ada 1 TPS. Dengan demikian, total ada tujuh TPS khusus. (AS/DW/LN/MS/UL/FD/LD/N-4)