Pejabat Disdukcapil Ditangkap

TIM Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Garut, Jawa Barat, menangkap 10 pegawai negeri sipil (PNS) dan seorang calo di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) lantaran memungut biaya dalam pengurusan administrasi kependudukan.

"Kami telah mengamankan pegawai dan calo yang memungut biaya beserta barang bukti, terutama dokumen administrasi kependudukan," kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Garut AK Hairullah di Garut, kemarin.

Tim Saber Pungli datang ke Kantor Disdukcapil pada pukul 14.30 sampai pukul 15.30 WIB. Mereka menggeledah dan mengunci pintu utama kantor tersebut serta melarang pihak yang tidak berkepentingan masuk ke ruangan tersebut.

Sekretaris Dinas Disdukcapil Agus Mahin membenarkan penangkapan itu. "Pegawai Disdukcapil yang dibawa tim Saber Pungli, antara lain Kepala Bidang Catatan Sipil, Kepala Seksi, staf, dan PNS, serta pegawai honorer," katanya.

Pengisian posisi Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, dianggap bermasalah sehingga pemerintah harus menunjuk pelaksana tugas (plt) sekwan.

Ketua DPRD Humbang Hasundutan Manaek Hutasoit, kemarin, menjelaskan pengisian posisi itu karena tidak mendapatkan persetujuan DPRD.

Janter Sinaga yang dilantik sebagai Sekretaris DPRD Humbang Hasundutan pada 3 Januari sudah dilengserkan.Pada 10 Januari, pemerintah kabupaten menunjuk Makden Sihombing sebagai plt.

Kabag Humas Pemkab Humbang Hasundutan Jonny Gultom mengakui ada tahapan yang terlewatkan terkait dengan pelantikan sekwan.

Menurut dia, hal itu dikarenakan mepetnya waktu. Pemkab baru menerima surat pengukuhan aparatur sipil negara (ASN) pada 30 Desember 2016. Adapun pelantikan harus dilaksanakan pada 3 Januari.

Wali Kota Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Rudi, mengaku tidak ada menerima Rp1 pun upeti dalam penempatan pejabat. "Tidak ada namanya kasih uang, lalu dapat jabatan. Pejabat yang dilantik tidak boleh meminta sumbangan dari masyarakat guna melakukan kegiatan," katanya.(AD/JH/HK/JI/AT/N-1)