Polisi Tunggu Kedatangan Rizieq

POLDA Jawa Barat (Jabar) menantikan kepastikan kehadiran tersangka kasus penistaan Pancasila Rizieq Shihab. Sebanyak empat satuan setingkat kompi (SSK) Pengendalian Massa (Dalmas) sudah disiagakan.

"Sudah kita persiapkan pengamanan guna pemeriksaan. Cukup pengamanan di Polda Jabar," ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus di Cirebon, Jabar, kemarin.

Pemeriksaan perdana terhadap petinggi Front Pembela Islam (FPI) itu dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB.

Dia menegaskan surat panggilan untuk Rizieq sudah dilayangkan ke alamat domisili Rizieq sesuai dengan data diri yang tercatat di Polda Jabar.

"Yang pasti surat itu sudah diterima dan ada tanda tangan penerimanya. Masalah surat itu sudah sampai ke tangan Rizieq atau belum, bukan kewenangan kami lagi. Yang pasti sudah sampai ke tujuan."

Menurut dia, penetapan status tersangka terhadap Rizieq dalam kasus penistaan Pancasila sudah memenuhi unsur yang ditetapkan. "Sudah ada mininimal dua alat bukti yang terpenuhi," kata Yusri.

Dirinya mengaku belum memastikan kehadiran Rizieq menjalani pemeriksaan. "Kami masih menunggu konfirmasi apakah yang bersangkutan jadi datang memenuhi panggilan atau tidak," tambahnya.

Namun, dia berharap Rizieq kooperatif dan menjalani proses hukum dengan memenuhi panggilan.

Dia meminta Rizieq tidak perlu membawa massa. Apalagi, sambungnya, penyidik di Polda Jabar akan bekerja secara professional. "Cukup membawa pengacara. Boleh bawa massa, asal patuhi perundangan-undangan yang ada," kata Yusri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, unjuk rasa harus diberitahukan ke kepolisian tiga hari sebelum pelaksanaan.

Kasus Munarman
Sekitar 2.000 orang hadir dalam aksi penolakan FPI di Bali. Hadir dalam aksi dan gelar budaya tersebut antara lain perguruan spiritual Sandhi Murti, pecalang Bali, Patriot Garuda Nusantara, Laskar Bali, Baladika, Persaudaraan Hindu Muslim Bali, GP Ansor Bali, dan Banser NU Denpasar.

Pendiri perguruan Sandhi Murti I Gusti Agung Ngurah Harta meminta pemerintah untuk membubarkan FPI. "Sepak terjang FPI yang intoleran selama ini membuat kami sebagai anak bangsa terpanggil untuk membela Ibu Pertiwi dari ancaman perpecahan. Kami meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap ormas FPI yang selalu membuat keutuhan NKRI menjadi terpecah belah," ujarnya.

Ia menegaskan rakyat Bali menolak kehadiran FPI di Pulau Bali. "Dan yang terpenting ialah kami meminta agar Polda Bali segera melakukan upaya hukum terhadap juru bicara FPI Munarman yang telah menghina rakyat Bali terutama pecalang Bali yang disebut telah melempari rumah umat muslim di Bali dan melarang umat muslim melakukan salat Jumat," ujarnya.

Pada 16 Januari, warga muslim Denpasar, Zet Hasan, yang mewakili masyarakat lintas agama dan ormas di Bali melaporkan Munarman ke polisi. Laporan itu terkait dengan pernyataan Munarman di televisi yang dianggap telah menghina pecalang Bali. (UL/OL/JI/MS/CS/N-1)