Polisi Limpahkan Kasus Pungli

PENANGANAN kasus pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Laut Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), dipastikan berlanjut. Polda Kalbar telah melimpahkan berkas perkara ke pihak kejaksaan.

"Berkas perkara telah dilimpahkan pada 16 Januari," kata Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Suhadi SW di Pontianak, kemarin.

Kasus itu terungkap dari operasi tangkap tangan oleh tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda Kalimantan Barat, pertengahan Desember 2016. Tim memergoki direktur perusahaan importir PT AD, Jap, sedang menyerahkan uang kepada para mandor pelabuhan.

Kepada petugas, dia mengaku dimintai sekitar Rp4,88 juta untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan. Tim kemudian menangkap tiga orang mandor yang diduga memalak Jap.

Dari Purwakarta, Jawa Barat, Bupati Dedi Mulyadi mengaku masih menunggu putusan pengadilan untuk menindak status kepegawaian dua aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Perhubungan Purwakarta yang diduga pungli.

Akan tetapi, Dedi memastikan kedua ASN berinisial DM, 45, dan DS, 46, telah tidak menangani urusan KIR kendaraan umum. "Kami hanya bisa memutuskan setelah ada kepastian hukum. Untuk tugas pokok dan fungsinya sehari-hari sebagai petugas penyelia KIR, sudah kami cabut," tegas Dedi.

Dedi menilai kejadian operasi tangkap tangan (OTT) di dinas perhubungan itu harus menjadi pelajaran bagi ASN.

Dedi menambahkan pemerintah kabupaten (pemkab) belum mendapat pengajuan anggaran operasional dari tim Saber Pungli. Walhasil, pemkab belum mengalokasikan anggaran dalam APBD.

Dari Karawang, Jawa Barat, Bupati Cellica Nurrachadiana meminta tim Saber Pungli tidak ragu menangkap ASN yang masih melakukan pungli.

"Saya sangat mendukung tim Saber menangkap ASN yang masih pungli. Tangkap saja jangan ragu," kata Cellica. (AR/CS/UL/AD/RZ/MS/N-1)