Deddy Mizwar Populer Kang Emil Disukai

SIAPA yang akan dipilih warga Jawa Barat pada 2018 untuk menggantikan Gubernur Ahmad Heryawan yang sudah memimpin selama satu dekade? Untuk menjawabnya, Indo Riset Konsultan mengajukan 16 nama kepada 1.200 warga yang tersebar di 27 kabupaten dan kota, Desember lalu.

Hasilnya, ada empat nama yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas tertinggi, yakni Deddy Mizwar, Dede Yusuf, Desy Ratnasari, dan Ridwan Kamil. Deddy merupakan wakil gubernur saat ini, Dede mantan wakil gubernur, Desy artis, dan Ridwan Wali Kota Bandung.

Pada variabel tingkat kesukaan, Ridwan Kamil berada di urutan teratas, disusul Dede Yusuf, dan Deddy Mizwar.

"Kang Emil kembali menduduki posisi tertinggi untuk elektabilitas, di atas Dede Yusuf, Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta, dan Desy Ratnasari," ungkap Direktur Eksekutif Indo Riset, Indria Samego, dalam rilisnya, kemarin.

Indo Riset mencantumkan 16 tokoh yang potensial mengikuti Pilkada Jawa Barat 2018. Selain sejumlah nama di atas, ada Bima Arya, Wali Kota Bogor, Kapolda Metro Jaya M Iriawan, hingga Ketua Partai NasDem Jawa Barat Saan Mustopa.

Dalam menanggapi hasil riset itu, Emil mengaku bersyukur. "Hasil itu menunjukkan apresiasi dari warga terhadap kinerja kami selama ini."

Namun, ia kembali mengaku belum berpikir melanjutkan kariernya ke tingkat provinsi. Alasannya, ia masih bersemangat untuk mengabdi sebagai Wali Kota Bandung. "Untuk maju di Pilgub Jabar masih 50-50," tegasnya.

Arsitek lulusan ITB itu mengaku masih ada sejumlah persoalan mengganjal di pikirannya. "Salah satunya, ya, kasus operasi tangkap tangan terhadap salah satu kepala dinas di Pemkot Bandung. Saya jadi berpikir sistem yang saya buat sudah 100% benar atau belum. Kenapa belum berjalan optimal," tandasnya.

Senyum terkembang di bibir jadi pilihan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa ketika dimintai komentar karena namanya juga tercantum di survei itu. "Kok bisa saya masuk survei," ia tertawa lepas.

Dari sejumlah daerah, kemarin, dilaporkan, sosialisasi pilkada masih terus dilakukan KPUD. (BY/PT/RF/N-2)