Surat Suara Rusak di Banten belum Diganti

PILKADA Banten masih menyisakan masalah. Sampai kemarin, sebanyak 132.174 lembar surat suara yang rusak belum diganti. "PT Dian Rakyat, perusahaan percetakan surat suara, berjanji mengganti surat suara yang rusak, paling lambat akhir pekan ini. Kami optimistis semua logistik pilkada sudah tiba di seluruh tempat pemungutan suara pada H-1 atau 14 Februari," papar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten Agus Supriyatna, di Serang.

Kerusakan kertas suara terjadi secara menyeluruh di delapan kabupaten dan kota. Jumlah terbesar didapati di Kota Tangerang, 32.632 lembar, dan terkecil di Kota Cilegon, 1.908 lembar.

Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan dan Hubungan Antar-Lembaga, Badan Pengawas Pemilu Banten, Eka Satyalaksmana, meminta proses penggantian kertas suara yang rusak segera dilakukan. "Kalau terlambat diganti bisa mengganggu pilkada."

Kemarin, distribusi logistik pilkada Kabupaten Aceh Utara dijaga secara ketat oleh polisi. Ribuan kotak suara, kabel tip, gembok, dan logistik lain sudah tiba di Kantor Polres Aceh Utara. "Sampai satu minggu ke depan, semua logistik, termasuk kertas suara diharapkan sudah lengkap dan siap didistribusikan. Kami tengah menunggu kiriman kertas suara dari Jakarta," papar Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara, Jufri Sulaiman.

Distribusi logistik di Aceh Utara bukan persoalan mudah. Masih banyak kawasan terpencil, di lereng Bukit Barisan, dan pesisir Selat Malaka yang sulit ditempuh.

Kerawanan juga mengancam pilkada di Aceh. Karena itu, satu kompi Brimob Polda Sumatra Barat diberangkatkan ke Banda Aceh, pekan lalu. "Kami diminta Mabes Polri membantu pengamanan pilkada di Aceh," kata Kapolda Sumatra Barat Brigjen Fakhrizal.

Di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, setelah masa kampanye diwarnai pelanggaran, KPU mewaspadai terjadinya politik uang pada masa tenang. "Sampai saat ini belum ada laporan, tapi kami telah siapkan langkah pencegahan supaya politik uang tidak terjadi," ujar Ketua Panwaslu Kota Tasikmalaya Ede Supriadi.

Sementara itu, Panwaslu Banjarnegara, Jawa Tengah, fokus mengawasi 609 TPS yang rawan pelanggaran. "Di lingkungan yang warganya banyak merantau, kami meningkatkan pengawasan. Jangan sampai ada orang yang memanfaatkan warga yang tidak pulang kampung dan mencoblos surat suaranya," ungkap Ketua Panwaslu Purbalingga, Nurma Ali Ridlwan. (WB/MR/YH/JH/AD/LD/N-2)