Kecurangan di Jawa Tengah Bisa Gagalkan Pesta Politik

PRAKTIK curang akan menjadi batu sandungan di tujuh daerah di Jawa Tengah yang menggelar pilkada serentak 2017. Dari total 4.856 tempat pemungutan suara, Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah menyatakan 13.834 di antaranya rawan terjadi kecurangan.

Tahun ini, di Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Batang, Brebes, Cilacap, Jepara, Pati, dan Kota Salatiga akan menggelar pilkada serentak. "Tindak kecurangan di daerah itu bisa berdampak hukum, bahkan kegagalan pilkada," tegas Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo, di Semarang, kemarin.

TPS yang rawan kecurangan, lanjut dia, berada di 1.731 desa pada 117 kecamatan. Kecurangan tidak hanya terjadi di enam kabupaten dan kota yang memiliki calon lebih dari satu, tapi juga satu calon di Kabupaten Pati.

"Kerawanan kecurangan terkait akurasi data pemilih, penggunaan hak pilih, ketersediaan logistik, dan politik uang. Selain itu, keterlibatan penyelenggara negara, kepatuhan prosedur pemungutan, dan penghitungan suara," lanjut Teguh.

Bawaslu Jateng sudah menyusun langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan. "Kami juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal semua tahapan pilkada," tandas Teguh.

Di Kulon Progo, DI Yogyakarta, Panitia Pengawas Pemilihan menemukan sejumlah pelanggaran, di antaranya sekitar 1.000 alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Pelanggaran mulai dari varian dan disain yang tidak sesuai peraturan. Selain itu, pemasangan di luar zona dan melanggar peraturan bupati," papar Ketua Panwas Kulon Progo Tamyus Rochman.

Bawaslu Bangka Belitung juga mewaspadai terjadinya pelanggaran pilkada, terutama di wilayah perbatasan antarkabupaten dan kota. "Konflik dan politik uang rawan terjadi. Kami sudah berkoordinasi dengan polres terkait," kata Ketua Bawaslu Bangka Belitung Bagong Susanto.

Soal keterlibatan prajurit TNI, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewijk Pusung mengancam akan memecat anggotanya jika terbukti terlibat langsung dalam politik praktis pilkada serentak. "Prajurit yang berpihak dan melakukan politik praktik, berpihak pada salah satu pasangan, mereka akan berurusan dengan saya," ancamnya. (AS/AU/RF/PS/N-2)