Kupang Siapkan 660 Alat Bantu untuk Pemilih Tunanetra

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menyiapkan 660 alat bantu (template) untuk pemilih tunanetra saat pemungutan suara pilkada 15 Februari 2017. Nantinya, setiap tempat pemunggutan suara (TPS) akan diberi jatah satu template.

"Template untuk pemilih tunanetra baru tiba di Kupang Kamis (2/2) ini," kata komisioner KPU Kota Kupang Daniel Bangu Ratu, Rabu (1/2).

Petugas KPPS akan memasukkan surat suara ke template yang menggunakan huruf braille sehingga saat pencoblosan, pemilih tunanetra dapat meraba untuk mengetahui posisi pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2.

Selain template, logistik pilkada yang belum diterima KPU ialah daftar pasangan calon wali kota. Namun, Daniel memastikan pada Kamis, seluruh logistik sudah diterima KPU.

Saat ini, KPU sudah selesai mengepak surat suara sesuai pemilih di TPS, serta formulir dan sampul. Logistik lainnya seperti alat coblos, segel, tindal, dan bantalan sudah aman.

"Seluruh logistik pilkada baru akan didistribusikan ke TPS pada H-1 dan H-2 pilkada," terangnya.

KPU Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng), terus menggencarkan sosialisasi pilkada sekaligus mengimbau warga untuk tidak golput dan terlibat politik uang.

Komisioner KPU Banjarnegara Wardjito mengatakan sosialisasi dilakukan dengan menggandeng komunitas, media, dan elemen lainnya.

"Kami juga menggelar garebek pasar dengan menyelenggarakan sosialisasi pilkada di pasar tradisional," jelas Wardjito, kemarin.

Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola optimistis pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Muarojambi, Tebo, dan Sarolangun bakal berjalan aman dan lancar.

"Meskipun ada beberapa titik pelaksanaan dinilai rawan, insya Allah pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati di tiga tempat itu kita harap berjalan baik dan aman, termasuk pascapilkadanya," kata Zumi.

Ia menekankan upaya mewujudkan pilkada damai merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk para peserta pilkada.

"Juga menjadi tanggung jawab semua calon, terutama menghindari black campaign dan politik uang," serunya. (PO/LD/SL/N-4)