Sinergi Pusat-Daerah Muluskan Proyek Bandara Baru

KEMENTERIAN Perhubungan memproyeksikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Bandara Internasional New Yogyakarta International Airport (NYIA) dapat dihelat akhir bulan ini. Groundbreaking itu, menurut rencana, diresmikan Presiden RI Joko Widodo.

Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kulon Progo, DI Yogyakarta, kemarin. Kehadiran Menhub di Kulon Progo disertai Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Dirut Angkasa Pura (AP) I Danang S Baskoro. Mereka menyambangi kediaman Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk membahas rencana groundbreaking NYIA.

"Kami berdiskusi dengan Bapak Sultan untuk rencana Bapak Presiden datang menghadiri (groundbreaking) akhir bulan ini," jelas Budi seusai pertemuan itu.

Ia mengatakan pihaknya mengapresiasi ketegasan dan dukungan Sri Sultan HB X untuk proyek NYIA, khususnya soal pengadaan lahan. Menurut dia, itu bisa menjadi contoh bagaimana seharusnya sinergi antara pemerintah pusat, korporasi, dan pemerintah daerah. Pembangunan bandara baru di sebelah barat Yogakarta itu, menurutnya, akan semakin mendukung Yogyakarta sebagai kota destinasi wisata di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Sri Sultan HB X mengamini pihaknya bertugas mempersiapkan Yogyakarta untuk pembangunan bandara yang ditargetkan beroperasi pada Maret 2019 itu, termasuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan Paku Alam. "Kami dan AP I telah berkoordinasi dan mungkin persoalan-persoalan sudah bisa kita selesaikan, dalam arti pembebasan (tanah) juga sudah kita lakukan.

"Danang S Baskoro menerangkan, untuk NYIA, pihaknya mendapat izin pembangunan lahan 645,57 ha dan didapat luas tanah proyek sesuai pengukuran 587,2 ha. Bandara NYIA digadang-gadang berkapasitas sepuluh kali lipat dari Bandara Adisutjipto yang hanya mampu menampung 1,5 juta penumpang. "Nilai investasinya total Rp9,3 triliun, termasuk untuk pembebasan lahan Rp4,1 triliun.

" Berdasarkan laporan pembayaran, 91% sudah dibayar untuk pembebasan lahan, terdiri atas 58% tanah warga, 6% tanah instansi, dan 27% tanah Paku Alam Ground (PAG). Sekitar 9% (50 ha) atau 237 bidang belum tuntas dibebaskan karena terganjal oleh penolakan warga ataupun sengketa ahli waris yang juga diproses melalui penitipan ganti kerugian (konsinyasi) di PN Wates. (Try/E-1)