Perusahaan HTI Diduga Serobot Tanah Adat

LUAS kebun hutan tanaman industri di Riau diperkirakan sudah mencapai dua juta hektare. Namun, setengah dari luasan itu masih berkonflik dengan masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

"Kebanyakan perusahaan hutan tanaman industri tidak melaksanakan kebijakan forest conservation policy. Karena itu, mereka seringkali terlibat konflik dan berhadapan langsung dengan masyarakat adat," papar aktivis lingkungan Harry Oktavian, yang juga Direktur Eksekutif Scale Up, di Pekanbaru, kemarin.

Komitmen para pengusaha HTI dan realisasi di lapangan, lanjut dia, sangat berbeda. Dari 73 konflik sumber daya alam di Riau pada 2016, 10 konflik terjadi di perusahaan-perusahaan HTI.

Menurut dia, komitmen perusahaan HTI mengenai penyelesaian konflik yang bertanggung jawab dengan dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional tidak berjalan. "Dari 10 konflik yang terjadi di perusahaan-perusahaan HTI, tiga diantaranya terjadi di Kabupaten Kampar, Teluk Meranti, dan Minas."

Kemarin, warga dari tiga wilayah itu mengadukan nasibnya. Di Kampar, Syamsir, warga Desa Siabu, Kecamat-an Salo, mengatakan lahan milik warga suku Melayu Tiga Koto Sibelimbing seluas 5.000 hektare sudah dikuasai perusahaan HTI.

"Mereka mengusir kami dengan menggunakan alat negara. Mereka menanami akasia di lahan kami."

Di Kabupaten Siak, 35 keluarga Suku Sakai diusir dan lahan mereka ditanami akasia. Adapun, 14 keluarga Teluk Meranti juga diusir perusahaan yang sama. (RK/N-2)