Termiskin, Karangasem Diminta Introspeksi

ANGKA kemiskinan di Kabupaten Karangasem, Bali, merupakan yang tertinggi, yakni sebesar 7,44% melampaui rata-rata tingkat kemiskinan di Bali yang hanya 4,15%.

Hal itu membuat Gubernur Bali Made Mangku Pastika prihatin. Ia meminta Pemkab Karangasem untuk fokus dalam mengurangi kemiskinan dimulai dengan mengubah pola pikir birokratnya.

“Harus dimulai dengan mengubah pola pikir aparatur pemerintahannya, birokratnya agar benar-benar memprioritaskan pengalokasian anggaran pada program pengurangan kemiskin­an,” kata Gubernur di Karangasem, Rabu (11/1).

Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Karangasem diminta untuk melayani masyarakat, bukannya dilayani. “Cari akar permasalahan, data siapa yang masih miskin, di mana letaknya, apa penyebabnya, dan carikan solusi,” imbuhnya dengan suara tinggi.

Para kepala desa juga diingatkan untuk bekerja secara jujur dalam melakukan verifikasi data warganya yang masih miskin, khususnya yang membutuhkan rumahnya diperbaiki. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, masih ada sekitar 568 rumah tidak layak huni di sana.

“Berikan data yang sesungguhnya, jangan coba-coba melakukan manipulasi data karena hal tersebut tergolong tindakan korupsi,” pungkasnya.

Dalam menanggapi pesan Gubernur, Bupati Karangasem Mas Sumatri mengaku tidak bisa bekerja sendiri. Ia membutuhkan bantuan pemprov untuk menuntaskan sejumlah hal, yakni rumah tidak layak huni, minimnya infrastruktur dasar, akses barang dan jasa, tingginya angka kemiskinan, masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), hingga banyaknya gelandangan dan pengemis. “Ke depan, saya berharap sinergi pemprov dan pemkab semakin meningkat.”

Menurut Kepala BPS Sulawesi Tengah Faizal, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi garis kemiskinan (GK) karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan, selain jumlah dan persentase penduduk miskin, ialah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan.

Sepanjang Maret-September 2016, indeks kedalaman kemiskinan (P1) daerah perkotaan di Sulawesi Tengah dilaporkan naik, sedangkan daerah perdesaan justru turun. “Indeks keparahan kemiskinan (P2) secara umum juga turun. Itu menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin mengecil,” terangnya. (OL/TB/N-4)