Lelang Jabatan cuma Formalitas

INDEPENDENSI dan kredibilitas anggota panitia seleksi (pansel) sering kali meragukan. Karena itulah, penerapan lelang jabatan secara terbuka oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah saat ini dinilai masih sebatas formalitas.

“Ini yang membuat orang menjadi ragu, mengapa saya (PNS) mengikuti seleksi terbuka kalau sebenarnya sudah memiliki calon,” kata Guru Besar Kebijakan Publik UGM Agus Dwiyanto, di Yogyakarta, Rabu (11/1).

Pelaksanaan seleksi terbuka diwajibkan sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagai hal yang baru, mantan Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) itu mengingatkan, kredibilitas proses seleksi adalah harga mati. Jangan sampai seleksi terbuka hanya untuk menjustifikasi calon itu layak karena telah ikut seleksi terbuka.

Sejatinya, seleksi terbuka atau lazim disebut lelang jabatan ialah cara efektif untuk menegakkan meritokrasi ketika pemimpin dipilih berdasarkan prestasi atau kemampuannya.

“Harus ada kombinasi antara rekrutmen terbuka, pembinaan karier, dan talent scouting untuk mencari orang luar yang membawa pemikiran segar dalam birokrasi,” serunya.

Agus menyebut peristiwa di Klaten sebagai salah satu contoh seleksi terbuka yang tidak kredibel.

Di Sumatra Utara, pelantikan 27 eselon II oleh Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor me­nuai kekecewaan dari warga. Hal itu disebabkan banyak posisi diisi pejabat yang justru berasal dari luar daerah.

“Sebagian besar di antara mereka ikut terlibat tim pemenangan kubu Dosmar,” ucap salah seorang PNS yang enggan disebutkan namanya.

Lasro Marbun merupakan salah satu pejabat yang dilantik. Kepala Badan Pembangunan Daerah baru sebelumnya aktif sebagai PNS di Jakarta dan membantah tudingan itu.

Jhonson Pasaribu, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang yang baru, juga membantah hal yang sama. “Saya mengikuti semua prosedur lelang jabatan di daerah ini.” (AT/JH/N-4)