Nusa Tenggara Timur Kewalahan

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) kewalahan membayar gaji 9.753 pegawai yang dialihkan dari kabupaten dan kota ke provinsi mulai Januari 2017. Pasalnya, pengalihan pegawai itu belum disertai pengalihan gaji.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi-instansi yang dialihkan ke provinsi mencakup pendidikan sekolah menengah, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta pertambangan.

“Kita diminta menggunakan sumber lainnya, tapi sumber lainnya dari mana? Persoalan ini akan menyulitkan kita untuk menambah bobot pembangunan karena dana habis untuk belanja gaji pegawai,” kata Sekda NTT Fransiskus Salem di Kupang, Rabu (11/1).

Menurutnya, dana alokasi umum (DAU) NTT tahun ini hanya bertambah Rp300 miliar. Dana itu tidak cukup untuk membayar gaji limpahan pegawai sebanyak 9.753 orang.

Di lingkungan kantor gubernur sendiri, beban gaji pegawai untuk 6.711 orang mencapai Rp500 miliar. Pihaknya akan mengevaluasi beban anggaran yang ada diperbaiki.

Meski begitu, ia menjanjikan pembayaran gaji pegawai akan tetap dibayarkan pada Januari ini. “Semua nama sudah lengkap sehingga begitu daftar gaji masuk, langsung di kirim ke rekening masing-masing.”

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menyatakan sudah menerima transferan DAU dari pemerintah pusat sebesar Rp954 miliar.

“Untuk triwulan pertama sebesar Rp239 miliar sudah diterima,” ungkap Sekda Provinsi Jabar Iwa Karniwa.

Meski tidak menyebut angka pastinya, menurut Iwa, DAU itu paling banyak digunakan untuk membayar gaji pegawai. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TApD) Kota Cirebon Iing Daiman mengakui masuknya guru SMA/SMK ke Provinsi Jabar turut mengurangi beban APBD 2017.

Namun, DAU Kota Cirebon yang sebesar Rp588 miliar dianggap masih mencukupi untuk pembayaran gaji, tunjangan pegawai, dan sejumlah program yang menjadi prioritas.

Terkait dengan belum cairnya tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) sekitar 6.500 PNS, Iing mengatakan hal itu akibat perubahan SOTK baru, bukan karena pengurangan DAU.

Gubernur Sumsel Alex Noedin memastikan gaji para guru akan dibayarkan dalam waktu dekat. Akibat dari peralihan SMA/SMK di Sumsel, ada sekitar 10 ribu guru yang dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi.

Ada peningkatan

Odang Kusyana, Kepala SMA Tanjung Kerta, Sumedang, mengaku gembira dengan rencana Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang akan menaikkan tunjangan guru SMA/SMK hingga Rp1 juta per bulan setelah diambil alih provinsi.

“Tunjangan kami saat ini di Sume-dang hanya Rp250 ribu per bulan. Kalau jadi naik Rp1 juta, ya senang banget. Ada peningkatan kesejahteraan guru,” ucapnya.

Provinsi Jabar sendiri mulai tahun ini akan mengurus sekitar 29 ribu guru aparatur sipil negara (ASN) sebagai konsekuensi dari peralihan SMA/SMK kab/kota ke provinsi.

Meski pembayaran gaji guru SMA/SMK sudah dialihkan ke provinsi, pemkot masih membayarkan tunjangan. Meskipun sudah menjadi pegawai provinsi, wilayah kerja mereka masih di Kota Sukabumi. (BY/UL/BU/BB/DW/N-4)