BEM PTM se-Indonesia Tegaskan tidak Ikut Aksi 212

ALIANSI Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BEM PTM) se-Indonesia menyatakan tidak ikut dalam kegiatan doa bersama yang diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (2/12) besok. "Kami aliansi BEM PTM se-Indonesia menyakatakan sikap tidak ikut dalam doa bersama pada 2 Desember," ujar Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Biantara Albab, di Yogyakarta, Rabu (30/11).

Bertempat di Monumen Serangan Umum 1 Maret di kawasan 0 kilometer Malioboro, Bian bersama 3 Presma kampus Muhammadiyah lainnya, Odi Setiadi, Ahmad Riyadi, dan Nashiril Haq, mewakili 157 PTM se-Indonesia menyampaikan pernyataan sikap seusai hasil keputusan Rapat Kerja Nasional yang berlangsung 28-30 November 2016. Bian menjelaskan jika pada doa bersama tersebut terdapat salah satu PTM yang ikut turun atau sikap lainnya baik mendukung atau menolak aksi tersebut, hal itu bukan mengatasnamakan aliansi BEM PTM se-Indonesia.

"Kalau memang ada yang menyatakan perkataan sikap dengan mengatasnamakan hasil Rakornas aliansi BEM PTM, maka kami katakan pernyataan itu tidak benar," tegas dia. BEM PTM sepakat hanya akan mengkritisi terkait isu pendidikan. Dua poin besar yang menjadi kritik kepada pemerintah adalah terkait mahalnya biaya pendidikan dan belum adanya sistem pendidikan yang konkret.

"Pemerintah akhir-akhir ini sepertinya tidak serius dalam mengelola dan mengonsep pendidikan bangsa ini, terbukti dengan penerapan kurikulum yang tidak jelas dan semrawut, sehingga berdampak pada menurunya kualitas siswa," kata Bian.

Belum lagi, lanjut dia, mahalnya biaya pendidikan Indonesia menambah daftar panjang masalah pendidikan. Dengan kompleksitas permasalahan yang tidak kunjung diperbaiki di Indonesia, Aliansi BEM PTM menilai dalam dunia pendidikan sudah terjadi permasalahan yang tersistem hingga membuat lingkaran setan.

Adapun harapan para aktivis Muhammadiyah tersebut ialah agar pemerintah dapat belajar pada sistem pendidikan yang ada di negara maju. "Baik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Muhadjir Effendy) dan Menristek Dikti (Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir) hari ini harus mulai menata sistem pendidikan dengan baik, jangan lagi ada percobaan sistem pendidikan yang asal-asalan, serta untuk lembaga pendidikan baik swasta atau negeri jangan jadikan pendidikan sebagai alat bisnis yang berorientasi pada keuntungan semata," tukas dia. (OL-4)

--