Belum Ada Perintah Terima Bantuan Asing

Untuk memadamkan kebakaran lahan saat ini, pemerintah butuh pesawat pengebom air yang mampu membawa 27,5 ton air.

MESKIPUN Badan Antariksa dan Aeronautika Amerika Serikat (NASA) telah memperingatkan bencana kabut asap di Indonesia dapat menjadi yang terburuk dalam sejarah, pemerintah tetap berkeyakinan mampu mengatasinya.

Alhasil, hingga saat ini pemerintah belum berencana meminta bantuan negara tetangga yang juga telah menjadi korban asap Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyatakan hingga kini belum memiliki perintah terbaru mengenai penerimaan bantuan asing.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, niatan Singapura untuk membantu masih berupa 1 pesawat dengan spesifikasi sama yang dimiliki Indonesia. "Sementara itu, kita sendiri sudah memiliki 26 pesawat jenis tersebut," tegasnya saat dihubungi, kemarin.

Siti mengungkapkan dalam rapat koordinasi Kamis (1/10) lalu, meski sempat membahas bantuan dari negara lain, ia mengaku belum ada perintah dari Presiden untuk menerima bantuan asing. "Belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai hal ini," tambah Siti.

Lebih jauh, Menteri LHK menerangkan penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah dilakukan dengan mengerahkan semua sumber daya nasional. Kondisi itu, menurutnya, seperti menangani skala bencana nasional. "Jadi meski tak ada pengumuman bencana nasional, kita kerahkan seluruh kekuatan nasional," tutup Siti.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menegaskan, sampai saat ini, potensi nasional masih mencukupi untuk mengatasi bencana asap.

"Jika pun ada bantuan asing, perlu dibicarakan lebih dahulu, dalam hal ini dari pihak Kementerian LHK sebagai koordinator satuan tugas nasional," kata Sutopo saat dihubungi, kemarin.

Menurut dia, saat ini pesawat atau helikopter water bombing dalam jumlah banyak memang masih diperlukan, bahkan pesawat pengebom air seperti pesawat Be-200 atau CL-145 Canadair yang mampu membawa air 27,5 ton.

"Jika bantuan asing yang ditawarkan pesawat seperti itu, saya rasa bisa diterima. Namun jika hanya helikopter berkapasitas kecil dan jumlahnya 1-2 unit saja, saya rasa kurang," tukas dia.

Dari pihak Singapura, Sekretaris Tetap Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air (MEWR) Choi Shing Kwok, dalam rapat bersama Menko Pohukam Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (1/10) lalu, menawarkan bantuan mengatasi kebakaran, termasuk penyediaan satu helikopter Chinook untuk melakukan pengeboman air dan satu pesawat C-130 untuk operasi penyemaian awan dalam upaya membuat hujan. Namun, pemerintah Indonesia menjelaskan saat ini belum memerlukan bantuan dari pemerintah Singapura. "Bagaimanapun, kami menghormati kedaulatan Indonesia," ujar Kwok.

Audit

Meski berbagai upaya dikerahkan, kabut asap dan kebakaran masih tersebar di banyak titik di Sumatra ataupun Kalimantan. Di Jambi, misalnya, kabut asap pekat masih menyelimuti dan memaksa sekolah-sekolah libur.

Pemerintah segera mengaudit 34 perusahaan perkebunan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan.

"Kita tidak memandang apakah lahan itu terbakar atau sengaja dibakar, yang jelas akan dievaluasi dan audit luasan lahan hak guna usaha (HGU)-nya dan itu tidak bisa ditutup-tutupi," tegas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, di Palembang, kemarin. (Pra/Mut/SL/Bhm/X-10)